Poso - Akibat aksi baku tembak kelompok DPO dan pendukungnya dengan Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri dan Polda Sulteng, Senin (22/1) di Poso mengakibatkan 10 orang tewas, satu Polisi dan sembilan warga sipil. Warga sipil tewas diidentifikasi sebagai anggota jaringan Mujahiddin Kayamanya dan Tanah Runtuh.
Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Komisaris Besar Polisi I Nyoman Sindra membenarkan baku tembak yang terjadi antara kelompok DPO dan Polisi di Poso.
Sindra menyatakan bahwa Polisi sudah melakukan tindakan prosedural. Sebelumnya sudah diimbau agar mereka segera menyerahkan diri, namun tidak diindahkan. Karena upaya paksa kemudian dilakukan.
Dari sembilan kelompok Mujahiddin yang tewas, tiga orang di antaranya adalah Mahmud, Idrus dan Yakub. Sementara Polisi yang tewas adalah Brigadir Polisi Satu (Anumerta) Rony Iskandar sudah diotopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulteng. Anggota Brimob BKO dari Mako Brimob Kelapa Dua Depok, Jawa Barat itu besok akan diberangkatkan ke Jakarta. Sementara Ipda Maskilan yang tertembak di paha kiri sementara ini masih dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulteng.
Dua warga sipil yang luka-luka antara lain adalah Kusno (35) seorang penjual bakso dan Paijo (40), seorang tukang ojek. Warga sipil yang ditembak ini merupakan korban salah sasaran. Keduanya masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Poso. Polisi yang terluka sampai saat ini dilaporkan tiga orang.
Sementara itu, situasi Kota Poso saat ini tegang. Warga tidak berani keluar rumah. Polisi terlihat bersiaga di sejumlah titik-titik rawan.***
Monday, January 22, 2007
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1 comments:
Apa kabar kawan, semoga selalu sehat sejahtera.
Saya sangat prihatin dengan jatuhnya korban dalam kekerasan di Poso ini.
Sangat disayangkan operasi penegakan hukum yang dilakukan oleh POLRI justru memperluas kekerasan di Poso yang sebetulnya sudah mulai kondusif.
Jika kehadiran aparat keamanan di Poso bertujuan menciptakan kedamaian dan keamanan sejati, lantas untuk apa dilangsungkan operasi yang justru menjauhkan Poso dari kedamaian dan keamanan yang sejati?
Jika operasi pengejaran DPO ditujukan untuk penegakan hukum di Poso, lantas bagaimana dengan elit-elit yang selama ini disebut-sebut sebagai otak peristiwa tragis di tanah Poso? mengapa hingga saat ini belum ada satupun upaya untuk mengejar elit2 (sipil maupun militer) yang mestinya paling bertanggungjawab secara hukum di tanah Poso?
Jika berbagai upaya pemerintah di Poso dilakukan untuk menciptakan keamanan dan kedamaian sejati, maka mestinya yang penting dilaksanakan adalah menyelenggarakan sejumlah program yang bisa memulihkan kondisi sosial-ekonomi dan psykkhologis masyarakat poso. Bukan operasi keamanan dengan kekerasan yang justru memperluas kekerasan di Poso.
Saya juga setuju untuk menegakan hukum di Poso, tetapi semestinya dilaksanakan secara komprehensif dengan mengungkap semua kasus kekerasan, sehingga bisa mengungkap secara jernih skenario kerusuhan Poso dan siapa dibalik semua itu.
Terhadap peristiwa kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya sejumlah masyarakat dan aparat keamanan di Poso, saya kira Kapolda Sulteng harus secara elegan mengundurkan diri, atau Kapolri harus secara tegas mencopot jabatan Badrodin Haiti. Kasus ini harus diungkap secara terbuka dan Badrodin harus dimintai pertanggung-jawabannya secara hukum. Dan yang penting saat ini, POLRI dalam hal ini Polda Sulteng segera menghentikan operasi yang meluaskan kekerasan, sehingga tidak ada lagi korban jiwa baik masyarakat maupun aparat keamanan jatuh di tanah Poso.
Untuk itu Komnas HAM harus segera membentuk tim untuk mengusut kasus ini!.
Trimakasih.
Salam damai,
Aristan
Post a Comment