Wakapolda Sulteng Bantah Korupsi Dana Operasi Poso

Palu - Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Komisaris Besar Polisi I Nyoman Sindra membantah jika pencopotan Wakapolda lama Kombes Pol Syafei Aksal, Rabu (30/8) kemarin, terkait korupsi dana operasi pemulihan keamanan Poso. Kasus dugaan korupsi itu sendiri menjadi perhatian Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.

Saat dihubungi Kamis (31/8), Sindra menjelaskan bahwa kasus ini terjadi lantaran kesalahan penafsiran dari tim Mabes Polri. Adapun mutasi itu biasa di tubuh Polri.

"Soal dugaan korupsi Operasi Lanto Dago, justru saat ini dana tersebut masih disimpan utuh di kas Bendahara Satuan Polda Sulteng. Hanya ada salah penafsiran pada kasus tersebut," aku Sindra.

Menurutnya, Syafei menginginkan dana itu akan dicairkan sesudah ada laporan kegiatan dari masing-masing satuan dan fungsi, Jika laporan sudah ada barulah dana operasi dicairkan.

Nah, upaya Syafei "mengamankan" dana operasi tadilah yang dianggap keliru oleh Mabes Polri.

"Padahal setelah diperiksa, dana itu masih ada," imbuh Sindra.

Untuk diketahui, Rabu (30/8), Wakapolda Kombes Pol Syafey Aksal dicopot dari jabatannya setelah diduga terlibat korupsi dana operasi pemulihan keamanan di Poso senilai tak kurang dari Rp 800 milyar.

Dana sebesar itu juga dipersiapkan bagi persiapan pembentukan Kepolisian Resor Khusus Poso yang membutuhkan kekuatan sekitar 4.500 personil kepolisian.

Menyusul kemudian dimutasinya juga Kapolda Sulteng Brigjen Pol Oegroseno, Kamis (31/8) ini. Ia dipersalahkan karena lalai dalam pengawasan atas pengelolaan dana operasi itu.

Kapolda Sulteng Brigjen Pol Oegroseno dimutasi dengan TR Kapolri Nomor 531/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006.Oegroseno selanjutnya akan menduduki pos baru sebagai Kepala Pusat Info Lata Divisi Telematika.

Ia akan digantikan oleh Kombes Pol Badrodin Haiti yang sebelumnya sebagai Sekretaris Lembaga Pendidikan dan Latihan Kapolri. ***