Teka-Teki di Balik Pencopotan Kapolda Sulteng

Palu - Ini kali pertama dalam sejarah Kepolisian Daerah. Bagaimana tidak, Kapolda dan Wakapolda dicopot secara bersamaan. Hal ini terjadi di PoldSulteng. Rabu (30/8) Komisaris Besar Syafei Aksal dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sulawesi Tengah, terkait dugaan korupsi dana Operasi Pemulihan Keamanan Poso bersandi Lanto Dago. Lalu, Kapolda Sulteng Brigadir Jenderal Oegroseno juga dicopot jabatannya. Serah terima Kapolda direncanakan digelar di Mabes Polri Senin (31/8) ini.

Serah terima jabatan berlangsung pada Rabu (30/8) siang di Kantor Polda Sulteng, dipimpin oleh Kapolda Sulteng Brigadir Jenderal Oegroseno. Upacara serah terima jabatan itu berlangsung tertutup dan wartawan dilarang meliput.

Pencopotan dua perwira paling bertanggungjawab di Polda Sulteng ini tentu mengejutkan mengingatkan keduanya belum setahun menjabat di posisinya.

Posisi Syafei sendiri digantikan oleh Komisaris Besar I Nyoman Sindra, yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Kepolisian Daerah Sulteng.

Khusus Syafei, ia diduga melakukan korupsi dana operasi Lanto Dago yang merugikan keuangan negara Rp 800 miliar.

Terkait dugaan korupsi itu, Syafei sempat diperiksa beberapa kali oleh Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri. Ia juga diduga terlibat dalam beberapa kasus pembalakan hutan di Sulawesi Tengah.

Dalam hal ini, Oegroseno juga diperiksa, karena atasan langsung Wakapolda.

Dari informasi yang dikumpulkan diketahui dana operasi Lanto Dago sebesar tak kurang dari Rp 800 milyar. Dana itu diperuntukkan bagi operasional sekitar 2.500 personil kepolisian dalam persiapan pembentukkan Kepolisian Resor Khusus Poso. Dari dana sebesar itu baru sekitar Rp 100 milyar yang disalurkan kepada para anggota Kepolisian itu sebagai uang operasional.

Bagaimana proses pemeriksaan kasus ini, tidak ada satu pun pejabat di Polda Sulteng yang mau memberikan keterangan.

Hambat Penyelesaian Poso
Nah, yang menarik pencopotan Kapolda Oegroseno memancing reaksi dari berbagai kalangan.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Antikekerasan (Kontras) Sulawesi Edmon Leonardo adalah salah satu pihak yang memprotes pencopotan Oegroseno.

Menurut Edmon, Kapolda Oegroseno relatif berhasil dalam penyelesaian kasus Poso. Oegroseno berhasil mengobrak-abrik jaringan koruptor dana kemanusiaan Poso yang mengantar bekas Gubernur Sulteng Aminuddin Ponulele dan bekas Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Andi Azikin Suyuti ke penjara.

Lalu, Oegroseno juga punya komitmen yang kuat bagi perbaikan citra kepolisian dengan menangkap anak buahnya yang terlibat dalam aksi penembakan Sitti Nurain dan Ivonne Nathalia.

Belasan pelaku aksi terorisme juga berhasil ditangkap. Sebutlah Andi Ipong dan Muhammad Yusuf yang kini diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keduanya didakwa terlibat serangkaian aksi terorisme di Poso selama kurun waktu 2000 - 2003.

Bahkan terakhir, ia sangat serius mengungkapkan 10 dari 16 nama yang disebut tiga terpidana mati Poso Fabianus Tibo, Dominggus da Silva dan Marinus Riwu sebagai dalang kerusuhan Poso. Karena itu pulalah eksekusi atas ketiganya terus ditunda, karena Tibo cs adalah saksi kunci pengungkapan kasus Poso hingga ke akar-akarnya.

"Kami bertanya-tanya ada apa dengan pencopotan mendadak ini. Hal ini justru merusak agenda penyelesaian konflik Poso ke depan yang telah dibangun oleh Oegroseno," sebut Edmon.

Direktur Lembaga Pengembangan dan Studi Hak Azasi Manusia (LPSHAM) Huismant Brant juga berpendapat serupa. Menurut Huismant, Oegroseno benar-benar mempunya komitmen kuat bagi pengungkapan kasus Poso.

"Oegroseno benar-benar serius dalam upaya pengungkapan sejumlah kasus di Poso. Penundaan eksekusi Tibo cs juga adalah bagian dari upayanya mengungkap akar permasalahan di Poso. Namun sebagian orang menganggap dia melecehkan hukum dan tidak tegas," pandang Brant.

Oegroseno sendiri dalam suatu kesempatan menyatakan bahwa ia terus berupaya mempertemukan Tibo cs dengan 10 nama yang mereka indikasi terkait dengan kerusuhan Poso. Ia juga melihat kasus Poso berbeda dengan daerah lain.

"Konflik Maluku bisa selesai, Aceh pun begitu. Saya heran justru Poso yang tak selesai-selesai. Padahal kita sudah cukup berusaha menyelesaikannya," ungkap mantan Wakapolda Bangka Belitung ini.

Oegroseno yang pernah menjabat sebagai Kabag Ops Polda Metro Jaya ini berharap bisa mempertemukan pihak-pihak terkait di Poso dalam satu meja.

"Kita harus membuka kasus ini selebar-lebarnya. lalu kemudian menyelesaikannya. Para tokoh-tokoh harus bicara lebih intens lagi dalam suatu meja," sebutnya.

Bahkan soal eksekusi Tibo cs, ia punya pendapat sendiri. Ia mengaku heran jika dalam konflik Aceh, Maluku dan Sampit tidak ada yang dihukum mati justru di Poso ada yang terhukum mati.

Yang tak kalah menarik, beragam isu beredar via short message service (SMS) terkait pencopotan ini. Salah satu isi SMS berbunyi jika dia dicopot karena menunda-nunda eksekusi Poso. Ada pula yang memprotes pencopotan itu.

Sementara Oegroseno sendiri jauh-jauh hari sudah menyatakan siap dipindahkan kapan saja terkait situasi pra eksekusi Tibo cs yang selalu mendatangkan pro kontra.

Jadi, seperti yang disebut Huisman, pencopotan Oegroseno jelas-jelas memutus mata rantai kerja-keras Polisi mengungkap kasus Poso setuntasnya.***