Teror Belum Berhenti, Murid SD Temukan Bom Rakitan

Poso - Sebuah bom rakitan aktif berhasil diledakkan tim penjinak bahan peledak Kepolisian Resor Poso, Rabu (18/7) sore kemarin. Bom tersebut ditemukan oleh seorang bocah murid Sekolah Dasar setempat di Jalan Pulau Sumba, Kelurahan Gebangrejo, Poso Kota. Bom rakitan tersebut dipastikan berdaya ledak rendah dan milik kelompok bersenjata Poso.

Muhammad Ridwan, bocah penemu bom tersebut, Rabu sore melintas di Jalan Pulau Sumba, Poso Kota, tidak sengaja ia melihat sebuah benda yang ditempeli dengan selotip warna krem dan menyerupai bom. Beruntung, Ridwan berpikir panjang. Ia tidak mau ambil risiko. Ia lalu melaporkannya ke pos Polisi terdekat.

Tidak lama kemudian, tim Jihandak langsung mengsterilkan lokasi dan memutuskan melakukan disposal, meledakan bom tersebut, setelah melakukan identifikasi.

Disposal yang dilakukan ledakannya terdengar tidak kurang dari 2 kilometer. Dari hasil penyelidikan serpihan-serpihan bom usai diledakkan, ditemukan chasing bom dari pipa paralon, selotip, baterai dan rangkaian kabel.

Kepala Kepolisian Resor Poso AKBP Adeni Mohan Daeng Pabali mengatakan bahwa bom rakitan ini merupakan sisa-sisa kelompok lama di Poso.

„Saya selalu mengimbau agar warga menyerahkan sejata api, bahan peledak atau amunisi yang mereka miliki dengan sukarela. Kami jamin tidak akan menuntut mereka secara hukum, terkecuali kami dapatkan di dalam operasi rutin,“ kata Adeni.

Sementara itu, usai diledakkan, serpihan ledakan bom ini langsung diamankan Mapolres Poso. Saat ini polisi masih menyelidiki siapa pemilik bom ini. Sejumlah saksi juga telah dimintai keterangan.***

Polisi Temukan Bahan Peledak Kelompok Bersenjata

Poso - Tim penjinak bahan pelandak (jihandak) Kepolisian Resor Poso kembali menemukan puluhan bom dan sejumlah material bahan bom di Pekuburan Kayamanya, Poso Kota, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Bom dan material bahan bom ini disembunyikan oleh kelompok sipil bersenjata yang terlibat kontak senjata dengan Polisi 22 Januari 2007 lalu.

Demikian disampaikan Kapolres Poso AKBP Adeni Mohan Daeng Pabali kepada SH. Menurutnya, penemuan bom dan bahan-bahan bom ini bermula dari laporan warga pada Jumat (13/7) subuh, yang curiga melihat timbunan tanah di pekuburan umum Kayamanya.

Tim Jihandak kemudian melakukan penggalian di pekuburan tersebut. Dan benar pada kedalaman 50 centimeter Jihandak berhasil menemukan sejumlah bahan peledak.

Mohan memastikan bahan-bahan peledak ini merupakan milik kelompok bersenjata yang terlibat kontak dengan Polisi 22 Januari lalu.

“Mereka menyembunyikann bahan-bahan peledak ini setelah terdesak oleh Polisi saat penyergapan tersebut,” kata Mohan.

Dari hasil penggalian tim Jihandak, berhasil dikumpulkan 48 detonator aktif, satu kantong belerang, 16 sumbu bom, handy talky, satu kantong paku, dua tas plastik dan sejumlah rangkaian kabel.

Penggalian timbunan di pekuburan ini, menarik perhatian warga setempat sehingga mengantisipasi insiden yang tak diinginkan, Polisi meminta warga untuk menjauhi tempat kejadian perkara selama penggalian.

Usai dikumpulkan bahan-bahan peledak ini langsung dibawa ke Kepolisian Resor Poso untuk diurai.***

Polisi Tangkap Empat Pelaku Peledakan Bom di Palu

Palu-Tim Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polda Sulawesi Tengah, Rabu siang, (20/06/2007), berhasil membekuk empat orang tersangka pelaku peledakan bom di Jalan Garuda, Kelurahan Birobuli Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Sulawesi Tengah.

Keempat tersangka pelaku yang ditangkap adalah Farid Podungge (26 tahun) , Zulkifli (17 tahun), Rifaldi Setiadi alias Adi (18 tahun) dan Emil Aswar (17 tahun). Keempat pelaku adalah warga Kabupaten Poso yang tinggal di kota Palu.

Kapolda Sulawesi Tengah, Brigadir Jenderal Polisi Badrodin Haiti kepada sejumlah wartawan di Mapolda Sulawesi Tengah, Kamis sore, (21/06/2007), mengatakan, keempat tersangka ditangkap di tempat terpisah. Farid Podungge ditangkap di Jalan Hayam Wuruk. Sedangkan Zulkifli, Emil dan Rifaldi ditangkap di BTN Lasoani Kelurahan Kawatuna Kecamatan Palu Timur. Mereka ditangkap hanya dalam waktu 12 jam setelah peristiwa meledaknya bom di halaman rumah Winardi, warga Jalan Garuda nomor 27 T.

Selain keempat tersangka, polisi juga berhasil menyita barang bukti berupa satu bungkus plastik black powder dan satu rangkaian bom.

Menurut Kapolda, sebenarnya rencana peledakan yang direncanakan para pelaku ini akan dilakukan di dua tempat.

''Tempat pertama adalah pantai Talise yang banyak dikunjungi warga saat malam hari. Tempat kedua yakni Space Bar, diskotik terbesar di kota Palu,'' kata Brigjen Badrodin Haiti.

Namun, pada sasaran pertama bom yang dipasang tidak jadi meledak. Sedangkan pada sasaran kedua, bom terpaksa diletakkan di halaman rumah warga karena khawatir ketahuan warga yang ada di depan Space Bar. "Karena di depan Space Bar ada semacam counter handphone, sehingga bom kemudian diletakkan di halaman rumah warga, dan meledak," tambah kapolda.

Menyangkut motif peledakan, tambah Kapolda tak lain karena keinginan para pelaku untuk menghilangkan tempat-tempat maksiat di Palu.

Dari penyelidikan Polisi diketahui bahwa mereka telah menyiapakan peledakan bom tersebut sejak Sabtu (9/6/2007), ketika tersangka Farid mendatangi Zulkifli dan Rivaldi di kediaman Emil Aswar di BTN Lasoani, Palu Timur.

Saat itu, Farid mengatakan kepada ketiga tersangka bahwa ada pekerjaan yang harus diselesaikan, yakni meledakan bom di lokalisasi prostitusi illegal di Pantai Talise, Palu Timur dan pub Space Bar, Palu Selatan.

Untuk diketahui, Farid pernah dipenjara terkait kepemilikan senjata api di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A, Petobo, Palu Selatan. Ia dibebaskan tahun lalu. Ia sempat diberi hadiah baju koko oleh Wakil Kepala Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Anton Bachrul Alam dengan harapan bisa kembali menjadi warga masyarakat yang taat hukum.

Bom berdaya ledak rendah ini meledak di depan rumah warga bernama Winardi, seorang pengusaha bengkel sepeda motor, Selasa tengah malam (19/06/2007) lalu. Lokasi ledakan tepat berada di belakang Space Bar. Saat bom meledak, warga saat itu sudah banyak yang tidur. Namun Winardi bersama istrinya Joice, saat itu sedang menonton televisi.

"Saat terdengar ledakan yang cukup keras, saya langsung berlari keluar rumah dan masih sempat melihat adanya asap tebal di depan rumah saya," ujar Winardi di TKP, beberapa menit setelah kejadian.***

Polda Sulteng Buru Kelompok Abu Dujana di Poso

*TNI Siap Mendukung Kepolisian

Palu – Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah masih terus memburu sejumlah tersangka terorisme di Poso, Sulawesi Tengah, yang diduga terkait dengan kelompok Abu Dujana dan Jamaah Islamiyah (JI). Kepolisian memastikan enam hingga delapan orang tersangka terorisme yang telah diidentifikasi tersebut masih berada di wilayah Poso.

Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Brigadir Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan bahwa tersangka terorisme yang mereka buru itu terkait satu sama lain.

“Saat ini ada terjadi perubahan pola gerakan mereka. Kalau dulu dari Jawa Tengah ke Poso, Sulawesi Tengah, sekarang sebaliknya. Jadi sudah ada koordinasi dengan bahwa jika tersangka terorisme tersebut masih berada di wilayah kita maka itu adalah tanggung jawab Polda Sulteng. Jika berada di luar itu sudah menjadi tanggung jawab Mabes Polri,” kata Badrodin kepada wartawan, Selasa (19/6) pagi.

Kapolda Badrodin juga menyebutkan Dokter Agus sebagai salah seorang yang paling dicari Kepolisian saat ini, selain sejumlah nama seperti Rifki dan Mahfud. Sosok misterius tersebut diduga adalah tangan kanan dan murid langsung dari Noordin Mohd Top, buronan nomor satu Mabes Polri.

Terkait dengan kelompok Abu Dujana, Kapolda Badrodin memastikan sebagian masih berada di Poso, namun sebagian sudah menghilang ke sejumlah daerah termasuk Jawa Tengah.

“Kelompok terorisme di Indonesia ini terkait satu sama lain. Jadi ada yang dari Jawa datang ke Poso melakukan taklim-taklim. Mereka ini dipercaya sebagai ustadz. Mereka inilah yang juga memprovokasi kelomok-kelompok radikal di Poso untuk melakukan perlawanan kepada Polisi pada Januari lalu,” ungkap Badrodin.

Sementara itu, Panglima Kodam VII Wirabuana Mayor Jenderal TNI Arief Budi Sampurno mengatakan akan mendukung Kepolisian untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di Poso.

“Sejak awal di Wirabuana ini, saya sudah berkomitmen untuk sepenuhnya mendukung Kepolisian dalam menciptakan suasana keamanan dan ketertiban yang kondusif di Poso. Kami akan mendukung dari sisi informasi dan juga tenaga,” kata Arief, menegaskan.***

Pendeta GKST Laporkan Dugaan Korupsi Bupati Poso ke KPK

*Bupati Bantah Kumpul Dana di Rekening Pribadi

Palu – Pendeta Gereja Kristen Sulawesi Tengah Rinaldy Damanik, M.Si melaporkan duggaan korupsi Bupati Poso Drs Piet Inkiriwang kepada Komisis Pemberantasan Korupsi. Rinaldy melaporkan bahwa Bupati Piet diduga telah mengorupsi dana pasca bencana sebesar Rp 58 miliar. Dana itu bersumber dari Pemerintah RI melalui Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2006.

Pendeta Rinaldy menyatakan bahwa dana sebesar itu diterima oleh Bupati Piet dalam dua tahapan. Tahap pertama diterima sebesar Rp 30 miliar dan tahap kedua sebesar Rp 28 miliar.

“Mestinya dana tersebut menjadi bagian perkuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso, tapi ternyata tidak ada. Itu berarti bahwa proses perencanaan dan implementasi dana packa bencana tersebut tidak melalui proses pembahasan dan tanpa sepengetahuan DPRD,” jelas Damanik kepada catatanposodotcom melalui email terkait laporannya ke KPK tersebut.

Menurut mantan Ketua Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah tersebut, jika memang dana tersebut dipergunakan semestinya, tidak ada bukti yang jelas.

“Sampai saat ini sekitar 300 kepala keluarga pengungsi korban Kerusuhan asih bermukim di kompleks Lapangan Terbang Tentena, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso. Mereka belum memiliki tanah dan rumah yang layak untuk menetap dan masih banyak hal lainnya yang semestinya sudah tertanggulangi dengan dana sebesar itu,” kata Damanik.

Pada laporannya yang diterima KPK tanggal Tanggal 28 Mei 2007, Damanik juga menyampaikan dugaan korupsi melalui duplikasi anggaran. Dicontohkannya, pada rencana penataan kelistrikan di dalam Kota Poso dan daerah Kecamatan Poso Pesisir yang bernilai lebih dari Rp 4 miliar. Padahal APBD Kabupaten Poso tahun 2007 juga menyediakan dukungan anggaran untuk kegiatan yang sama.

Dari hasil penelusuruan Damanik, didapat pula laporan bahwa Bupati Piet kerap meminta pejabat-pejabat terkait untuk mengadakan biaya pengamanan hari raya keagamaan dan bantuan sosial keagamaan yang langsung disetor ke rekening pribadi Bupati Piet.

“Laporan tersebut saya sudah sampaikan juga kepada DPRD Poso untuk ditindaklanjuti sesuai hak dan kewajiban mereka agar kerugian negara tidak menjadi makin besar,” imbuh Damanik lagi.

Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Poso Amir Kiat, SH kepada catatanposodotcom Jumat (15/6) pagi menyatakan bahwa pihaknya sudah mendapat informasi terkait laporan Pendeta Damanik ke KPK.

Menurut Amir, siapa saja warga negara dipersilahkan untuk melaporkan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat daerah, karena itu adalah bentuk pengawasan dari warga negara kepada penyelenggara pemerintahan.

“Namun yang harus diingat adalah bahwa laporan-laporan tersebut harus didukung oleh saksi dan bukti-bukti yang kuat,” kata Amir.

Ia menilai bahwa beberapa laporan terkait Bupati Poso mulai dari ijazah palsu hingga penyalahgunaan keuangan daerah terkesan bernuansa politik bukan murni persoalan hukum.

Soal Rp 58 miliar bantuan pasca bencana dari pemerintah pusat yang diduga dikorupsi oleh Bupati Piet, menurut Amir sudah disalurkan sebagaimana peruntukkannya. Mengapa tidak masuk ke perkuatan APBD, itu lantaran bantuannya langsung dari pusat dan langsung diterima oleh Ketua Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) M Nello selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Amir juga membantah adanya laporan bahwa Bupati Piet meminta kepada beberapa pejabat untuk membiayai perayaan hari-hari keagamaan dan pengamanannya. Apalagi soal adanya rekening pribadi untuk menampung dana-dana itu.

“Saya kira kita sekarang harus fokus pada bagaimana membangun Poso bersama-sama. Kita lihat Poso sudah sedemikian kondusif. Pembangunan berjalan lancar di mana-mana. Tidak usah lagi membingungkan masyarakat dengan laporan-laporan yang tidak disertai bukti yang kuat,” pungkas Amir.***

Polda Sulteng Buru Murid Noordin Mohd Top

Palu - Pasca penangkapan Basri dan kawan-kawan, kelompok yang terlibat berbagai aksi kekerasan di Poso, ternyata masih tersisa lagi delapan orang yang sampai sekarang masih diburu oleh polisi. Menurut Kapolda Sulawesi Tengah, Brigadir Jenderal Polisi, Badrodin Haiti, mereka itu adalah Upi, Iin, Yasin Lakita, Iwan Asapa, Nanto Bojel, Papa Isram, Maryono dan Enal Ta'u. Salah seorangnya juga adalah Dokter Agus, yang diyakini sebagai murid langsung Noordin Mohd Top.

Badrodin mengatakan, pihaknya telah mengetahui tempat persembunyian mereka di Poso. Hanya saja, polisi masih menunggu waktu yang tepat untuk membekuk mereka.

Ditanya soal kaitan antara delapan DPO itu dengan kelompok Abu Dujana, Kapolda Badrodin Haiti menyatakan, itu masih sebatas asumsi saja dan belum sampai pada kesimpulan akhir. Yang pasti, katanya, kelompok delapan DPO itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Jamaah Islamiyah.

Kata Badrodin, ada dua orang dari delapan orang yang paling dicari itu adalah murid Noordin Mohd Top yang pernah dilatih di Blitar, Jawa Timur yakni Dokter Agus. Hanya saja, kata Kapolda Sulteng, pihaknya masih terus menyelidiki keberadaan dr Agus. Polisi pernah mengecek ke tempat tinggal yang bersangkutan, tapi ternyata sudah tidak berada di tempat. Tokoh tersebut sangat penting untuk mengungkap soal jaringan para DPO itu.

Dari penulusuran lapangan diketahui dr Agus berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Ia disebut-sebut sebagai Menteri Kesehatan Jamaah Islamiyah. Dokter ini memiliki nama asli Joko dan diduga memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kelompok Abu Dujana.

Dokter Agus alias Joko ini, masuk ke Poso tahun 2005, sebelum terjadinya peledakan bom di Pasar Tentena. Bahkan, diduga dokter ini termasuk salah seorang yang ikut merencanakan peledakan itu. Hanya saja, setekah peristiwa itu, dokter Agus alias Joko ini pun raib.***

Siaran Press Bersama Kontras, LPS HAM dan DPD SPI

| Siaran Press Bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sulawesi | Lembaga Pengembangan Studi Hukum dan Advokasi HAM (LPS HAM) Sulteng | Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pengacara Indonesia (DPD SPI) Sulteng |

“Desak Polresta Palu Usut Pelaku Penyerangan atas Demonstrasi Mahasiswa”

Palu – aksi unjuk rasa yang digelar oleh Koalisi Mahasiswa Anto Korupsi (KMAK) pada, Kamis (14/6), berakhir dengan penyerangan oleh sekelompok preman.

KMAK melakukan unjuk rasa berkaitan dengan dugaan kasus korupsi oleh Rektor Untad atas dana Pemungutan Sumbangan dana Persiapan Otonomi Perguruan Tinggi (SDPOPT) sebesar 7,2 Miliar. Aksi pertama digelar pada Selasa, (12/6) kemudian pada hari ini, Kamis (14/6).

Massa aksi KMAK sendiri mendapat serangan brutal dari sekelompok Preman ini sejak di Jalan Sultan Hasanudin Palu, kemudian di Taman GOR yang ironisnya berada di dekat Mapolresta Palu. Bahkan salah seorang peserta aksi diduga terluka akibat serangan Senjata Tajam (Sajam) oleh kelompok Preman dan mengalami luka di bagian tangannya.

Dari peristiwa tersebut kami mendesak : Pertama, Polresta Palu untuk segera mengusut kasus ini, termasuk menangkap para pelaku penyerangan dan juga dalang dibelakang aksi penyerangan ini. Kami juga menyayangkan Polresta yang tidak melakukan pengawalan kepada KMAK pada saat menyampaikan pendapatnya lewat Unjuk Rasa Damai ini;

Kedua, mendesak Pengadilan Negeri (PN) Palu untuk segera mengeluarkan status tahanan baru bagi Terdakwa Rektor Untad, Drs. Sabuddin Mustafa, M.Si. Karena sejak 28 Mei 2007 Masa Tahanan Kota yang ditetapkan Oleh Kajaksaan Negeri (Kejari) Palu telah selesai dan telah dilimpahkan berkasnya sejak 31 Mei 2007 ke PN Palu sesuai dengan Berkas Perkara No 217/PID.B/2007/PN Palu;

Ketiga, mengutuk aksi-aksi kekerasan kepada kelompok Masyarakat Sipil dalam kebebasan menyampaikan pendapatnya, masyarakat sipil terprovokasi dan termobilisasi untuk kepentingan perorangan dan sekelompok orang dan saling berhadap-hadapan antara
sesama Masyarakat Sipil;

Keempat, mendesak Polresta Palu untuk selalu melakukan pengawalan kepada kelompok Masyarakat Sipil, terutama pada asi-aksi unjuk rasa yang berpotensi berhadap-hadapannya antara kelompok Pro dan Kontra. Karena pengawalan atas kebebasan menyampaikan pendapat seperti Unjuk Rasa adalah tugas dan tanggungjawab
Kepolisian.(**)

Palu, 14 Juni 2006

KontraS Sulawesi
Edmond L Siahaan, SH

LPS HAM Sulteng
Huisman Brant, SH

DPD SPI Sulteng
Sahrul, SH

Kembali, Ledakan Bom Guncang Poso

Poso - Ketenangan warga Kota Poso kembali terusik. Sebuah bom rakitan kembali mengguncang daerah penghasil Ebony terbesar di Sulawesi Tengah, tepatnya di Kelurahan Kasiguncu, Kecamatan Poso Pesisir, Selasa (22/5).

Ledakan sebanyak satu kali ini terjadi sekitar pukul 23.30 wita malam disaat warga setempat lagi asyik beristirahat. Meski berdaya ledak rendah (low explosive), namun ledakan ini sempat mengagetkan warga yang bermukim di sekitar lokasi hingga mencapai radius 1 kilometer.

Ledakan ini merupakan yang kedua kalinya terjadi setelah Basri Cs tertangkap. Sebelumnya pada Februari 2007 di lokasi yang sama, dua bom berdaya ledak meledak.
Pelaksana tugas Kabid Humas Polda Sulteng, Kompol Heddy yang ditemui di ruang kerjanya, Rabu (23/5) membenarkan adanya ledakan bom tersebut.

Tim Jihandak Polda Sulteng yang mendengar adanya kejadian ini langsung mendatangi TKP dan memasang police line. Setelah melakukan olah TKP, aparat akhirnya menemukan sejumlah barang bukti berupa serpihan pipa paralon, potongan besi, dan lakban warna Hitam. Untung saja, kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa.

Heddy mengatakan, bom yang berdaya ledak rendah itu meledak tepat 15 meter di belakang rumah milik warga setempat bernama Soni Tumoka (60), Purnawirawan TNI-AD itu.

“Motif kejadian belum diketahui, begitupun dengan identitas pelaku pun belum teridentifikasi. Hingga kini masih dalam proses penyidikan dan penyelidikan,” kata Heddy.***

Pengobatan Gratis untuk Rekonsiliasi

Poso - Berbeda dengan daerah lain Dinas Kesehatan Kabupaten Poso bersama Polisi Masyarakat memanfaatkan hari libur nasional dengan memberikan pelayanan dan pengobatan gratis kepada ratusan warga korban kerusuhan Poso.

Sedikitnya 100 warga poso baik Islam maupun Kristen Kamis (17/5) ramai-ramai mendatangi Kantor Kelurahan Sintuwu Lembah, Kecamatan Lage. Warga yang umumnya usia lanjut ini satu per satu mendapat pengobatan dan konsultasi kesehatan gratis dari tim medis yang telah disiapkan.

Warga yang berobat umumnya menderita penyakit sesak nafas, batuk dan gangguan pendengaran serta penglihatan. Mereka sangat senang karena bias mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di saat ekonomi sulit saat ini.

Sutiyem, warga kelurahan Sintuwulemba mengaku cukup senang bisa mendapat pengobatan secara cuma-cuma apalagi ia berasal dari keluarga tidak mampu. Dengan pengobatan ini, ia berharap penyakit yang diderita selama ini bisa sembuh dan membaik.

“Saya ini sudah tua dan sering pusing-pusing, pandangan mata saya biasa berkunang-kunang,” tutur Sutiyem dalam logat Jawa yang masih kental, meski sudah puluhan tahun tinggal di KM 9.

Pmilihan Sintuwulemba yang juga dikenal dengan sebutan KM 9 sebagai lokasi pengobatan gratis tak lain untuk membangun kembali rekonsiliasi umat Islam dan Kristen di daerah bekas konflik ini. Selain itu juga untuk menghidupkan kembali kawasan yang bak kota mati karena ditinggal penduduknya. Dinas Kesehatan berencana menggilir pengobatan gratis di seluruh wilayah Poso.

Sintuwulemba alias KM 9 dulu cukup dikenal warga karena di lokasi inilah ratusan warga muslim tewas dalam konflik bernuansa sara 2001 silam. Di kawasan ini berdiri pula pesantren yang cukup tersohor ketika itu, yakni Pesantren Walisongo yang berafiliasi ke Muhammadiyah. Akibat konflik, kawasan ini bagaikan kota mati karena sisa warga yang selamat semuanya lari
dan mengungsi.***

Terkait Illegal Logging, Ketua DPRD Poso Didesak Turun

Poso – Tidak Kurang dari 500 warga Poso, Sulawesi Tengah, Senin (14/5) menggelar unjuk rasa menuntut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Poso Sawerigading Pelima dicopot dan turun dari jabatannya karena dinilai gagal dalam menjalankan amanah rakyat. Hal itu terkait dengan kasus illegal logging atau pembalakan liar yang melibatkan anggota Dewan dan kasus korupsi dana pemekaran Provinsi Sulawesi Timur serta beberapa kasus lainnya.

Ratusan massa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Bersaudara Sintuwu Maroso Poso ini mendatangi kantor DPRD Poso sekitar dengan membawa spanduk dan selebaran yang rata-rata isinya meminta Ketua Dewan Sawerigading Pelima harus mundur dan turun dari jabatannya. Di Kantor Dewan pimpinan massa kemudian bergantian untuk berorasi.

Dalam orasinya, massa meminta kepada Pelima yang juga Ketua Partai Damai Sejahtera Poso ini segera turun dari jabatannya karena dianggap gagal dalam menjalankan tugasnya. Pelima dan anggotanya dinilai tidak mampu mengemban amanah dari rakyat yang terwakilkan.

“Sejumlah anggota dewan terlibat kasus illegal logging, kemudian diduga melakukan korupsi dana pemekaran Provinsi Sulawesi Timur serta sejumlah kasus lainnya, tapi sampai saat ini kami tidak mendengar apa tindakan Ketua Dewan kepada anggotanya itu,” kata Hasan Lumi, tokoh masyarakat setempat.

Namun, karena Pelima tidak ada di tempat, massa hanya diterima oleh Wakil Ketua Dewan Poso Herry Sarumpaet. Menanggapi tuntutan warga, Herry menjawab tidak ada alasan untuk mencopot dan menurunkan S Pelima dari jabatannya.

“Saya kira Dewan sudah memenuhi tuntutan masyarakat tersebut. Kami menyerahkan penanganan hukumnya kepada aparat berwenang dan sesuai prosedur hokum yang berlaku,” kata Herry.

Karena tidak puas dengan penjelasan Dewan, massa memilih keluar dan membubarkan diri. Mereka mengancam akan melakukan aksi kembali jika tuntutan mereka tidak direspon secara serius.***

Bea Cukai Tangkap 20 Ton Bahan Peledak

Palu – Ratusan karung bahan peledak jenis Ammonium Nitrat disita aparat Bea dan Cukai Pantoloan, di Perairan Laut Mangkaliat, Sulawesi Tengah. Bahan peledak yang mencapai dua puluh ton ini berasal dari Tawau, Malaysia dan rencannya akan dibawa menuju Takabonerate, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan.

Penangkapan ratusan karung bahan peledak ini bermula ketika Satuan Tugas Bea dan Cukai yang melakukan patroli di Kawasan Perairan Laut Tolitoli melihat sebuah kapal motor berbendera Indonesia bernama KLM Surya Indah, Jumat dini hari lalu. Karena curiga, aparat Bea dan Cukai kemudian mencegat kapal ini.

Saat diperiksa, ternyata kapal ini mengangkut 820 karung pupuk Ammonium Nitrat buatan Perancis, yang kerap digunakan sebagai bahan baku pembuatan bom. Untuk mengelabui petugas, pemilik melapisi karung ini dengan dengan karung plastik kosong. Sang juragan kapal bernama Atikurahman yang diinterogasi tidak mampu menunjukkan dokumen resmi dan hanya dilengkapi dokumen Kasta dari Malaysia. Petugas Bea dan Cukai pun membawa kapal yang pengangkut ratusan karung Ammonium Nitrat ini ke Pantoloan.

Menurut ketua tim Satgas Bea dan Cukai Pantoloan, Prasetyo dari keterangan juragan kapal menyebutkan kalau ratusan karung Ammonium Nitrat ini dibawa dari Tawau, Malaysia dan rencananya dibawa ke Takabonerate, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Bahan peledak ini menurut pengakuan juragan akan digunakan untuk membuka lahan kelapa sawit di Takabonerate.

“Kami masih menyelidiki intensif juragan dan ABK kapal ini, tidak menutup kemungkinan barang berbahaya yang biasanya dijadikan bahan peledak ini akan diselundupkan ke Poso dan Palopo untuk disalahgunakan seperti yang sudah-sudah,” kata Prasetyo, Minggu (13/5) siang di Pangkalan Bea dan Cukai, Pantoloan, Sulawesi Tengah.

Saat ini, juragan kapal motor surya indah diamankan dan dititip di Rumah Tahanan Maesa Palu. Sedangkan ratusan karung bahan peledak serta kapalnya diamankan di Pangkalan Bea dan Cukai Pantoloan.***

Menyelesaikan Konflik dengan Damai dan Beradab

Tidak kurang 250 pemuda dari berbagai provinsi di Indonesia berkumpul di Palu, Sulawesi Tengah, 30 April - 1 Mei 2007 lalu. Mereka duduk berhadapan dalam satu meja di Silae Convention Hall, tepat di bibir Teluk Palu. Para pemuda yang tergabung dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) itu bertemu untuk bicara bagaimana menyelesaikan konflik komunal yang masih terus terjadi di Indonesia. Mereka memusatkan perhatian pada penyelesaian konflik di Tanah Air semisal di Poso dan Ambon. Yang menarik pembicara utamanya adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal-hal penting apa saja yang mengemuka pada kesempatan itu? Berikut catatan penting catatanposodotcom.

PERTEMUAN ratusan wakil-wakil pemuda dari seluruh Tanah Air itu, sejak awal diniati mendesak Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Resolusi Konflik untuk menjadi payung hukum yang benar-benar kuat bagi aparat untuk penyelesaian konflik dan penegakan hukum.

Ketua DPD KNPI Sulteng Hardi D Yambas mengatakan, selama ini peranan pemuda terkesan diabaikan dalam penyelesaian konflik di Indonesia. Padahal, pemuda adalah generasi penerus yang dituntut mampu menyelesaikan persoalan bangsa di masa depan, termasuk berbagai potensi konflik yang ada di masyarakat.

"Pada simposium ini banyak muncul gagasan dan pemikiran bagaimana mencegah dan mengatasi konflik yang sedang marak. Gagasan itu diharapkan melahirkan sebuah produk perundang-undangan yang khusus mengatur resolusi konflik di Indonesia," kata Hardi.

UU Resolusi Konflik itu, hemat Hardy, akan mengatur dua hal, yaitu bagaimana menata kembali daerah yang pernah dilanda konflik dan bagaimana melakukan pencegahan dini agar konflik tidak terjadi lagi.

Hardy prihatin dengan sejumlah konflik di Poso, Ambon dan Papua yang belum bisa diselesaikan secara menyeluruh dan tuntas. Penangkapan pelaku terorisme dan pelaku-pelaku lainnya yang terlibat dalam konflik belum juga menyelesaikan konflik tersebut sepenuhnya.

Presiden Yudhoyono sendiri menilai penyelesaian konflik memang harus diselesaikan secara sungguh-sungguh. Sejumlah konflik di tanah air, hemat Presiden, umumnya muncul pasca reformasi, berkaitan dengan benturan antaridentitas. “Hal ini sejalan dengan demokratisasi dan kebebasan yang makin mekar,” jelas Presiden saat menjadi pembicara utama dalam Simposium Pemuda Nasional Indonesia (SPNI) itu..

Menurut Presiden Yudhoyono ada lima pilar untuk resolusi konflik di Tanah Air. Kelima pilar itu adalah, pertama, mencegah konflik. Presiden menilai ini adalah jalan yang paling murah dan baik apabila berusaha tidak membiarkan kopnflik sekecil apa pun terjadi terkait dengan identitas.

Presiden menilai jalan penyelesaian konflik dengan pengerahan militer bukan cara tepat dan bermartabat, karena sudah pasti akan ada jatuh korban jiwa. Jadi, pilar keduanya adalah cara terbaik adalah menyelesaikan konflik dengan jalan damai dan beradab.

Pilar ketiga, menurut Presiden adalah tidak ada negosiasi tanpa memberi dan menerima. atau dengan kata lain kompromi. Dan yang keempat, sebut Presiden adalah kepemimpinan.

Tidak cukup sampai di situ, setelah semuanya selesai dikelola yang terakhir yang menjadi pilar kelimanya adalah manajemen pasca konflik.

“Setelah berhasil menyelesaikan konflik yang berkecamuk, langkah selanjutnya pengelolaan pascakonflik. Rekonstruksi menjadi sangat penting," imbuh Presiden.

Menyahuti keinginan peserta simposium agar pemerintah menerbitkan UU Resolusi Konflik, Presiden menyatakan akan segera mengeluarkan Instruksi Presiden untuk mempercepat proses pemulihan serta pembangunan di daerah pasca konflik, utamanya Poso. Inpres tersebut berisi model serta pola penangnanan Poso secara menyeluruh. Baik dalam sektor pembangunan, keamanan dan yang lainnya.

"Inpres penanganan Poso akan saya terbitkan," tegas Presiden.

Presiden Yudhoyono juga mengingatkan, sebagai bangsa yang hidup dalam berbagai aspek perbedaan, kesadaran untuk mengelola konflik merupakan hal sangat mendasar dalam melakoni kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Presiden yakin bahwa potensi mengelola konflik secara beradab ada pada tokoh-tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat serta pejabat pemerintah daerah. Agar potensi tersebut termanifestasikan dengan baik, Yudhoyono memberi sejumlah tips berdasarkan pengalamannya bersama Wapres Muhammad Jusuf Kalla menyelesaikan konflik di berbagai wilayah Tanah Air selama ini.

Secara umum gagasan-gagasan Presiden sejalan dengan keinginan para pemuda dalam simposium tersebut.

Hardy menyatakan bahwa pikiran-pikiran Presiden justru mencakup apa yang diinginkan oleh para pemuda dalam simposium tersebut.

“Kita melihat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki gagasan-gagasan dan pemikiran luar biasa dalam pengelolaan konflik di Indonesia. Ia memang punya pengalaman untuk itu, penyelesaian konflik di Poso, Ambon dan Aceh yang dilakukannya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah prestasi luar biasa. Meskipun kita akui masih banyak yang harus diselesaikan,” papar Hardy.

Ia punya pikiran sejalan dengan Presiden agar penyelesaian konflik di Tanah Air ditempuh dengan cara-cara yang damai, bermartabat dan beradab, bukan dengan jalan pengerahan kekuatan militer yang akan menambah masalah baru lagi.

Terkait keinginan agar Pemerintah menerbitkan UU Resolusi Konflik itu adalah tawaran konkrit Pemuda Indonesia sebagai sumbangan bagi penyelesaian konflik di Tanah Air. Penerbitan Inpres, menurut Hardy, adalah langkah jangka pendek memberikan payung hukum penyelesaian konflik, dan langkah-langkah pasca konflik, termasuk penegakan hukum. Namun kemudian UU Resolusi Konflik itu adalah keniscayaan adanya karena bersifat lebih mengikat.

Sementara itu, menurut M Ichsan Loulemba, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Sulawesi Tengah, menilai masalah Poso dan sejumlah daerah pasca konflik lainnya memang harus diselesaian secara integral, komprehensif dan berkelanjutan.

“Presiden SBY perlu memberikan mandat bagi pembentukkan badan khusus yang mengoordinasikan berbagai sektor pemerintahan sekaligus penghubung dan supervisi antara Pemerintah Pusat dan Daerah,” hemat Ketua Kaukus Daerah Konflik dan Pasca Konflik DPD RI itu.

Pembentukan badan khusus semacam Badan Rekonstruksi Rehabilitasi (BRR) NAD-Nias, menurutnya, adalah alternatif solusi. "Sudah tiga Pansus Poso di DPR, juga sudah berganti empat presiden. Namun masalah Poso belum juga selesai. Masing-masing pihak tidak boleh lagi berjalan sendiri. Tidak bisa lagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Kepolisian jalan sendiri-sendiri seperti sekarang,"ujarnya.

Nantinya, Imbuh Ichsan lagi, badan serupa ini bisa untuk menangani daerah-daerah bekas konflik lainnya di Indonesia, semisal Maluku dan Maluku Utara.***

Presiden Minta TNI dan Polri Persuasif di Poso

Poso - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Poso mengedepankan langkah persuasif dan membangun kebersamaan dengan para pemuka agama dan tokoh masyarakat. Presiden Yudhoyono juga meminta menghindari kesan seolah-olah aparat keamanan memihak kepada golongan tertentu.

Hal tersebut disampaikan Presiden Yudhoyono saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren Modern Ittihadul Ummah di Tokorondo, Poso Pesisir Utara, Poso, Sulawesi Tengah, Selasa (1/5).

Presiden menegaskan pula sikap Pemerintah yang akan tetap bersikap adil kepada siapa pun dengan mengambil langkah penegakan hukum yang tegas.

”Penegakan hukum yang dilakukan aparat bertujuan melindungi mereka yang teraniaya sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang harus dijunjung tinggi,” tandas Presiden.

Pada kesempatan sama, mengajak umat beragama di Poso dan di Tanah Air membangun kehidupan yang damai.

Presiden menegaskan perbedaan agama dan keyakinan tidak boleh menjadi penghalang untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Apa yang pernah terjadi di Poso, lanjutnya, harus menjadi bahan pelajaran yang sangat mahal.

Selain melakukan peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren Modern Ittihadul Ummah, Presiden Yudhoyono juga menyerahkan bantuan dana untuk pembangunan SD, Rumah Sakit, panti asuhan dan Sekolah Tinggi Theologia Tentena.

Menurut Presiden, jika saja semua umat beragama di Tanah Air bersungguh-sungguh dalam menjalankan ajarannya, maka sudah pasti bangsa Indonesia yang hidup dalam kemajemukan dapat mewujudkan perdamaian, sehingga mampu terhindar dari konflik dan kekerasan.

Presiden yang didampingi Ibu Ani Yudhoyono juga mengharapkan di masa depan tidak ada lagi jatuh korban akibat pertikaian antar agama.

"Kita tidak ingin lagi melihat jatuh korban, meski hanya satu orang. Kita juga tidak ingin lagi melihat gereja-gereka dan masjid-masjid menjadi rusak dan binasa," demikian Presiden Yudhoyono.***