Masyarakat Tidak Bantu TNI, Pembangunan Rumah Pengungsi Poso Terhambat

Poso - Pembangunan 1009 unit rumah tinggal sementara (RTS) yang diperuntukan bagi korban konflik Poso, Sulawesi Tengah masih teradang sejumlah kendala. Saat ini baru sekitar 20 persen target pembangunan yang bisa tercapai padahal waktu pengerjaannya sudah lebih dari dua pekan. Sementara Pemerintah Pusat memberikan target 1009 unit RTS itu sudah bisa terbangun seluruhnya pada Desember mendatang.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Poso Drs Amirullah Sia saat dihubungi Kamis (30/11). Menurutnya, 20 persen rumah yang tengah dikerjakan pihak Batalyon Zeni Tempur TNI AD tersebut, secara fisik rata-rata baru mencapai 70 %. Padahal, sesuai target yang diberikan pemerintah, pembangunan 1009 unit itu harus selesai Desember mendatang.

"Banyak kendala yang dihadapi dilapangan. Mulai dari lambatnya izin Menhut, hingga kepersoalan tenaga kerja," ujar Amirullah, menjawab SH terkait lambatnya pembangunan RTS tersebut.

Salah satu kendalanya adalah tenaga kerja di lapangan. Masyarakat yang semula diharapkan membantu TNI justru tidak mau melibatkan diri dalam proyek pengembangan rumah buat korban konflik Poso itu. "Masyarakat yang diharapkan akan membantu TNI dalam membangun RTS justru sulit didapatkan. Masyarakat lebih memilih kerja proyek diluar, ketimbang ikut bekerja membangun RTS," kata Amirullah.

Padahal, rencana semula selain melibatkan delapan anggota TNI dan penerima RTS dalam setiap pembangunan satu unit rumah juga akan melibatkan sedikitnya 10 anggota masyarakat.

Selain tenaga kerja, keterlambatan tibanya bahan bangunan di lokasi juga menjadi alasan lambatnya pekerjaan. " Sudah seminggu rumah ini berdiri, tapi batako, semen, dan pasirnya belum ada," kilah seorang warga penerima RTS.

Meski target dari Pemerintah Pusat dipastikan tidak akan tercapai, pihak Dinkessos Poso yakin hal tersebut dapat dimengerti karena kendala di lapangan.***