Pemerintah Bangun 1009 Rumah untuk Pengungsi Poso

PALU--- Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, Jumat, pagi, 3 November ini akan melakukan peletakan batu pertama bagi rehabilitasi dan pembangunan kembali ribuan rumah bekas eks pengungsi yang rusak ketika kerusuhan sejak 1998 di Kabupaten Poso dan Tojo Una-una, Sulawesi Tengah.

Bersama KASAD TNI, Jenderal Djoko Sutanto, Bachtiar yang didampingi Gubernur Sulteng, HB Paliudju akan meletakan batu pertama pembangunan 1009 rumah. Pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp18,09 Miliar untuk program itu.

Rinciannya, jumlah rumah bagi pengungsi Poso akibat kerusuhan 1998 akan dibangun sebanyak 1.809 kk. Itu diperuntukkan bagi 900 kk yang berada di Desa Gebangrejo 317 kk, Desa kayamanya 27 kk, Desa Kawua 32 kk, Desa Mapane 65 kk, Desa silanca 73 kk, Desa Pamona 351 kk, Desa Petirodongi 35 kk.

Lalu, di Kabupaten Tojo Una-Una (wilayah pemekaran Poso—red) diperuntukkan bagi 909 kk, yang terdiri dari Desa Matako 327 kk, Desa Galuga 143 kk, Desa Tanamawu 72 kk, Desa Malewa 140 kk, Desa Korondoda 127 kk, dan Desa Dataran Bugi 100 kk.

Pembangunan dan rehabilitasi rumah ini dilaksanakan oleh tidak kurang dari 600 personil TNI AD dari Detasemen Zeni Tempur (Zipur) Kodam VII Wirabuana.

Mensos menyatakan Depsos memilih bekerjasama dengan TNI untuk program ini karena berbagai pertimbangan. Salah satunya, kata dia, bahwa ada beberapa pembangunan di daerah Indonesia yang tidak dapat dilakukan oleh pihak lain selain TNI.

Mensos tidak menyinggung sejumlah penyimpangan yang terjadi pada beberapa program pembangunan dan rehabilitasi Poso sejak tahun 2001 hingga tahun 2003, namun dia meminta tegas agar tidak penyimpangan itu tidak terjadi lagi.

“Saya tidak ingin terjadi lagi hal-hal yang tidak baik yang pernah terjadi. Sebab program ini akan terus dilaksanakan hingga 2007, dan dana program akan ada terus,” tandas mensos setibanya di Bandara Mutiara, Palu, Kamis, 2 November 2006.

Bachtiar juga mengatakan Wapres telah menyatakan akan menyediakan dana Rp50 Miliar. “Menkeu telah menanyakan hal itu kepada saya tentang dana Rp50 Miliar. Namun, belum dibahas apakah Dipa nya masuk ke Depsos atau ke dana bantuan Wapres langsung, masih dibicarakan,” ujarnya.

Gubernur Sulteng, HB Paliudju mengatakan pembangunan dan rehabilitasi ini seharusnya sudah dilaksanakan sejak tahun 2000. Namun karena berbagai kendala yang dihadapi, sehingga pembangunan untuk para eks pengungsi itu mengalami hambatan. Hingga muncul bakti sosial TNI.

“Harapan kami, pembangunan ini segera selesai, karena Pak Menteri tidak memindahkan masalah sosial ke TNI, saya kira tidak mungkin,” ujar Paliudju

Pembangunan Non Fisik
Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial Depsos, Chazali H Situmorang, menjelaskan bahwa alokasi anggaran Rp18,09 Miliar ini tidak hanya untuk pembangunan rumah tetapi juga beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Di antaranya pembiayaan yang diberikan langsung kepada warga eks pengungsi yang disebut Bantuan keserasian sosial korban bencana sosial /eks pengungsi. Jumlahnya, masing-masing Rp4 juta yang diberikan kepada 1809 kk. Total jumlahnya mencapai Rp7,23 Miliar.
“Setiap kk akan mendapat bantuan Rp4.juta yang diberikan dalam bentuk uang atau jenis lainnya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing KBS,” ujar Chazali saat memaparkan rencana tersebut kepada mensos dan jajaran muspida Palu.

Selain itu, untuk pemberdayaan penguatan ekonomi eks pengungsi yang disebut Bantuan keserasian sosial KBS (korban Bencana Sosial) dan masyarakat lokal sebesar Rp5,6 juta dalam bentuk 1809 paket Total jumlahnya mencapai Rp10,27 Miliar.
“Dana digunakan bersama-sama oleh KBS/eks pengungsi dengan masyarakat lokal, untuk kepentingan bersama,” ujarnya.

Dana digunakan untuk kegiatan fisik maupun non fisik dengan mekanisme swakelola oleh kbs dan masyarakat local.

Untuk tahun 2007 disamping dana APBN, Poso masih akan menerima dana bantuan Bank Dunia berupa program keserasian sosial untuk 544 kk kbs sebesar Rp5,540 Miliar. “Diharapkan daftar nama dan alamat desa, pada awal Januari 2007 telah di sampaikan kepada depsos,” ujarnya.***