Keluarga 26 Buronan Terorisme Poso akan Lawan Polisi

Poso - Rencana polisi menangkap 29 DPO (daftar pencarian orang) kasus kekerasan di Poso bakal mendapat perlawanan. Keluarga dari para buronan polisi itu berkumpul dan menyatakan siap melakukan perlawanan. Mereka akan membela mati-matian keluarga mereka jika Polisi melakukan penangkapan. Untuk diketahui, Selasa (7/11) hari ini adalah batas akhir yang diberikan agar para DPO tersebut menyerahkan diri sebelum Polisi melakukan tindakan represif.

Bagaimana dengan tanggapan pihak keluarga. Sejumlah keluarga DPO
menyatakan akan melawan Polisi jika melakukan penangkapan.

“Siapa yang mau menyerahkan mereka ke polisi. Kita tidak mau menyerahkan. Nyawa taruhannya. Lebih baik berkumpul dengan mayat daripada harus menyerahkannya ke polisi,” kata Ny Jamilah, warga Tanah Runtuh, Gebang Rejo, Poso Kota yang anaknya Irwan Asafa yang dituduh membunuh wartawan Poso Post I Wayan Sumariyase.

Seperti diberitakan, polisi sudah mengumumkan 29 DPO yang dituding terlibat dalam serangkaian aksi kekerasan di Poso. Kekerasan itu merupakan buntut konflik komunal antara dua komunitas di bumi Sintuwo Maroso tersebut.

Di antaranya pembunuhan I Wayan Sumariyase, bendahara GKST Drs Orange Tadjoja, pembunuhan Kepala Desa Pinedapa Carminalis Ndele, penembakan jaksa Ferry Silalahi dan mutilasi terhadap tiga siswa SMK Kristen Poso. Nama-nama DPO itu muncul atas hasil penyidikan terhadap 15 pelaku kekerasan di Poso yang sudah tertangkap terlebih dulu.

Sebelumnya, polisi menyatakan bahwa beberapa tokoh Islam Poso bersedia menyerahkan 29 DPO tersebut. Namun ini dibantah H. Adnan Arsal, salah seorang tokoh Islam. Adnan mengaku pihaknya tidak pernah menjanjikan penyerahan 29 DPO itu, melainkan hanya bersedia menjadi mediator untuk mencarikan jalan tengah terhadap rencana penangkapan tersebut.

Polisi kemudian sempat menyebutkan deadline seminggu kepada para DPO itu untuk menyerahkan diri. Baik menyerahkan diri langsung maupun diantar tokoh masyarakat. Bila deadline itu ditepati, maka hari ini batas akhir deadline dan polisi mengancam akan melakukan penangkapan.

Para keluarga DPO itu sudah bersepakat menentang rencana penangkapan polisi. Meski mereka sendiri sampai sekarang mengaku tidak tahu di mana keberadaan para keluarganya yang tercatat dalam daftar buron polisi.


Sebut lagi Ny Iis. Dia tidak terima anaknya yang bernama Amrin alias Aat masuk DPO dengan tuduhan terlibat dalam pengeboman di Pasar Tentena. Sebab, katanya, saat kejadian anaknya ada di rumah kakaknya.

“Anak saya masuk dalam daftar buronan. Saya tidak terima. Padahal saat bom Tentena meledak dia sedang main play station di rumah kakaknya,” tutur Iis.

Senada dengan Iis , Ny Munfiatun juga menentang rencana penangkapan polisi terhadap suaminya, M. Nasir, yang dituduh terlibat perampokan. Sebab, katanya, saat terjadi perampokan, suaminya sedang salat di rumah.

“Kami ini sudah susah. Rumah kami dibakar. Keluarga kami ada yang dibunuh. Sekarang semuanya sudah tenang, suami saya dikejar-kejar. Sejak dijadikan buron, suami saya menghilang dan tidak pernah pulang sampai sekarang. Masya Allah,” ucapnya sambil mengusap air matanya yang meleleh.

“Kami melihat bahwa penetapan DPO ini hanyalah upaya polisi untuk mengalihkan kasus penyerangan di Tanah Runtuh yang menewaskan seorang warga sipil. Juga sebagai upaya legitimasi aparat karena tidak mampu memberi rasa aman,” sambung Yunus Ghofur yang dua cucunya juga diburu Polisi

Bagaimana jaminan polisi yang tidak akan menganiaya dan mempermudah akses bertemu jika para DPO itu ditangkap? Mereka pun tidak percaya.

“Kita tidak ingin seperti yang sudah terjadi. Ditangkap dan digebuki. Malah ada yang setelah digebuki dilepas karena tidak terbukti. Padahal kondisinya sudah babak belur,” kata Ny Rusmin.

Menurut para keluarga DPO itu, polisi dinilai masih belum adil dalam menangani kasus di Poso. Mereka menyebut sampai sekarang polisi juga belum menindaklanjuti dugaan keterlibatan 16 nama yang disebut Tibo dalam serangkaian aksi kekerasan di Poso.***