Konflik Poso, Jalan Tak Berujung

Konflik berujung kekerasan di Poso, Sulawesi Tengah tidak begitu saja terjadi. Banyak persoalan yang melatarbelakanginya. Salah satunya adalah masalah politik setempat yang kemudian menyeret empati komunal dan melahirkan kekerasan baru. Aparat keamanan juga dianggap memberi sumbangan bagi belum berujung konflik di kota tua di Sulawesi Tengah ini.

Darr…Derr…Dorr…Salakan senjata memecah malam pada Minggu (22/10/2006) di Jalan Pulau Irian Jaya, Kelurahan Gebang Rejo, Poso, Sulawesi Tengah. Sebuah Pos Polisi Masyarakat ditembak orang tak dikenal. Sebanyak 14 anggota Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan dua orang anggota Polmas Kepolisian Resor Poso terjebak di antara desingan peluru. Tak lama kemudian ratusan warga setempat mendatangi dan melempari pos itu. Situasi menjadi kacau balau di antara desingan peluru dan hantaman batu.

Belasan Polisi itu pun terpaksa mesti meminta bantuan melalui pesawat handy talky. Lalu sekitar 1 Satuan Setingkat Kompi Brimob Bawah Kendali Operasi Polres Poso dari Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat pun didatangkan. Mereka datang mengendarai baracuda, kendaraan lapis baja modifikasi milik Polri. Evakuasi pun dilakukan. Sejumlah anggota Polisi pun mengeluarkan tembakan beruntun.

Akibatnya, Syaifuddin alias Udin tewas diterjang peluru anggota Brimob, sementara Muhammad Rizky dan Maslan terluka parah diterjang timah panas pasukan elit Polri itu. Suasana pun makin memanas hingga dinihari. Beruntung sahur memutus amarah warga. Besok harus melaksanakan ibadah puasa lagi.

Esoknya, ketika mengantar jenazah Udin, sejumlah Brimob lepas kendali menembaki pengiring jenazah di Jalan Pulau Seram. Seorang bocah bernama Galih Pamungkas (3,5) terkena peluru nyasar. Saat itu bocah Galih berada di dalam rumahnya.

Selama tiga hari, Poso dalam keadaan tegang dan kemudian mereda kembali setelah perayaan hari raya Idul Fitri pada Selasa (24/10/2006.

Sesungguhnya, benang konflik Poso dimulai sejak 1998. Saat itu, kursi Bupati Poso yang ditinggalkan Arif Patanga lama tak terisi. HB Paliudju, Gubernur Sulteng kala itu, menunjuk Haryono untuk menjadi penjabat bupati. Namun keputusan ini menimbulkan tarik menarik figur pengganti Arif.

Kemudian muncul nama Abdul Muin Pusadan, anggota Fraksi Golkar DPRD Sulteng yang didrop dari atas untuk menjadi calon bupati. Setelah itu, serangkaian kerusuhan pun terjadi.

Entah bagaiamana, masalah agama kemudian terbawa-bawa. Saat itu orang menginginkan Abdul Malik Syahadat, tokoh Islam yang dekat dengan sejumlah pemuka Kristen di Poso. Malik kemudian kebagian menjadi Wakil Bupati Poso.

Masalah muncul lagi, ketika jabatan sekretaris kabupaten lowong. Sebagian masyarakat Kristen menginginkan Nus Pasoreh. Sementara masyarakat Islam menginginkan Awad Alamri.

"Pembagian kekuasaan yang tidak adil menjadi penyebab semua itu," kata Datlin Tamalagi, tokoh masyarakat Poso. Kini dia menjadi Bupati Morowali, daerah pemekaran Poso.

Saat itu, hanya lantaran kesalahpahaman yang terjadi antara Roy Runtu Bisalembah yang kebetulan beragama Kristen dan Ahmad Ridwan yang anggota remaja Islam Masjid Darussalam Poso, Kota Poso memanas. Perang batu terjadi antara warga Kristen dan Islam. Tokoh-tokoh semacam Yahya Mangun, sesepuh Muhammadiyah Poso, Arif Patanga dan Yahya Pattiro mencuat namanya karena berusaha mendamaikan massa.

Tapi api terlanjur dipantik. April 1999, massa Muslim yang marah karena provokasi seorang pemuda membakar permukiman Kristen di Lombogia. Tewasnya dua orang warga akibat tertembak oleh anggota Brimob makin membesarkan nyala api. Lalu tahun 2000, sepasukan warga menyerang permukiman Islam sepanjang Poso Pesisir.

Poso menjadi ladang api dan darah sepanjang Mei – Juli 2000. Dalam catatan Pemerintah Kabupaten Poso kala itu, tak kurang 577 orang tewas terbunuh dalam pertikaian bernuansa suku, agama, ras dan antargolongan itu. Lalu kerugian materil meliputi, 7.932 buah rumah penduduk terbakar, 1.378 rusak berat dan 690 buah rusak ringan. Sedangkan rumah ibadah yang terbakar tercatat masjid 27 buah, gereja 55
buah dan pura 1 buah. Kerugian materil itu juga ditambah dengan 239 kendaraan bermotor yang terbakar. Kondisi sosial, ekonomi dan politik kabupaten penghasil kayu Ebony seluas 1.443.736 hektare itu pun porak-poranda. Lalu hampir 27 ribu pengungsi menyelamatkan diri ke Palu, Makassar dan Manado.

Konflik baru sedikit mereda setelah Muhammad Jusuf Kalla yang ketika itu masih sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di bawah Pemerintahan Gus Dur menggelar Pertemuan Malino untuk Poso. Sebanyak 44 tokoh Islam dan Kristen termasuk Sofyan Faried Lembah dari Front Solidaritas Islam Revolusioner dan Pendeta Rinaldy Damanik dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah pun berjabatantangan. Tanggal 19-20 Desember 2001 di Malino, Sulawesi Selatan menjadi momentum sejarah teramat penting bagi pulihnya keamanan di Poso. Sayang, banyak aksi-aksi kekerasan yang menciderai.

Salah satu aksi kekerasan terbesar adalah ketika 22 orang tewas akibat peledakan bom di Pasar Tentena pada Sabtu, 25 Mei 2004. Diikuti kemudian oleh sejumlah aksi kekerasan dalam skala yang lebih kecil. Salah satunya adalah peledakan bom di Pasar Hewan Khusus di Palu pada 31 Desember 2005. Tiga orang tewas dan sejumlah lainnya luka-luka.

Kekerasan terus membayangi Sulawesi Tengah sepanjang 1998 – 2006 ini, bahkan makin mengkhawatirkan ketika Pendeta Irianto Kongkoli, Sekretaris Majelis Sinode GKST tewas ditembak orang tak dikenal, Senin (16/10/2006). Tentu saja banyak yang marah dan meradang, tidak ada tempat aman di wilayah ini.

Sebab Politik
Apa yang sebenarnya terjadi? "Banyak persoalan yang terakumulasi menjadi satu. Salah satunya adalah kecemburuan sosial. Mereka menyaksikan bagaimana masyarakat pendatang begitu maju, sementara penduduk asli cuma jalan di tempat," kata sesepuh Muhammadiyah Poso, Yahya Mangun dalam sebuah wawancara.

Yang dimaksud Yahya adalah bagaimana masyarakat asli Poso yang Kristen dan Islam kemudian tersisih oleh para pendatang dari Makassar dan Gorontalo, juga Jawa. Mereka berhasil karena ulet, sementara masyarakat asli patah semangat.

Bagaimana soal politik? Sebagai catatan, di DPRD Poso saat ini, Partai Damai Sejahtera memiliki 6 kursi disusul oleh Partai Golkar 5 kursi. Selanjutnya Partai Patriot 4 kursi, PDIP dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan 2 kursi. Disusul PAN, Partai Demokrat, PPP, PKS dan Partai Pelopor, masing-masing 1 kursi. Ketua DPRD Poso periode 2004-2004 kini adalah Sawerigading Pelima yang naik dengan bendera PDS.

Ada yang menarik menjadi catatan jika membicarakan proses suksesi politik di Poso. Jika sentimen agama mencuat, maka segregasi populasi berdasar agama penting disimak.

Dalam catatan Biro Pusat Statistik Sulteng, Islam menjadi agama mayoritas di kecamatan-kecamatan pesisir, seperti Kecamatan Ampana Kota, Ampana Tete, Tojo, Una-una, Walea Kepulauan, dan Ulubongka (Kabupaten Poso) dan Kecamatan Bungku Selatan, Bungku Tengah, Bungku Barat, Bungku Utara, dan Menui Kepulauan (Kabupaten Morowali).

Sebaliknya, Kristen menjadi agama mayoritas di kecamatan-kecamatan dataran tinggi, seperti Kecamatan Pamona Utara, Pamona Selatan, Pamona Tengah, Lore Utara, Lore Tengah, dan Lore Selatan (Kabupaten Poso) dan Kecamatan Mori Atas dan Lembo (Kabupaten Morowali).

Segregasi juga terlihat di wilayah kecamatan di mana penduduk beragama Islam dan Kristen berimbang. Misalnya, sebelum konflik di dalam wilayah Kecamatan Poso Kota, penduduk beragama Islam mayoritas menghuni kelurahan Kayamanya, Bonesompe, dan Lawanga. Sebaliknya, penganut Kristen mayoritas berada di Kelurahan Kasintuvu, Lombogia, dan Kawua.

Populasi masyarakat Muslim di Poso juga ditambah dengan kedatangan migran Bugis, Makassar dan Gorontalo yang merupakan penganut Islam. Mereka menyebar di kecamatan-kecamatan pesisir yang juga merupakan kecamatan yang didominasi umat Islam. Sebaliknya, migran penganut Kristen asal Minahasa dan Toraja cenderung memilih kecamatan-kecamatan di dataran tinggi yang mayoritas penduduknya beragama Kristen.

Pada 1970-an, jumlah pemeluk Kristen separuh dari jumlah pemeluk agama lainnya. Pemeluk Islam bertambah seiring dengan banyaknya masuk migran Gorontalo, Bugis dan Makassar. Kini pemeluk Islam dan Kristen hampir setara.

Ketua Kaukus Daerah Konflik dan Daerah Bekas Konflik, M Ichsan Loulembah, mengatakan solusi bagi adanya konflik berlatarbelakang sentimen agama itu bisa diselesaikan dengan pemekaran wilayah Poso (setelah Morowali dan Tojo Unauna) menjadi Kabupaten Pamona Raya.

Syamsu Alam Agus, penggiat di KONTRAS menilai, kedamaian Poso terletak pada kesadaran para elit. Konflik terjadi jika para politisi membawa-bawa sentimen agama dalam aksi-aksi politik mereka. Terorisme

Minggu (29/10/2006), Wakil Presiden Yusuf Kalla bertemu dengan sejumlah tokoh Islam dan Kristen di Gubernuran Siranindi, Palu, Sulawesi Tengah. Banyak hal yang dibicarakan. Ada beberapa hal penting bisa menjadi catatan. Sebelumnya, pernyataan Kalla agar Polisi menangkap teroris di Poso memantik kecaman. Sebab lagi-lagi Kalla melihat kelompok tertentu di Poso terlibat dalam aksi kekerasan itu.

Soalnya Kalla pernah menuduh Ustadz Adnan Arsal, pimpinan Pondok Pesantren Amanah Poso mengetahui siapa pelaku mutilasi tiga siswi SMU Kristen GKST Poso pada 29 November 2005. Tentu saja Adnan berang dituding seperti itu. Makanya ketika Kalla
mengeluarkan statemen seperti itu, mata semua orang pun menohok Adnan yang jauh-jauh hari sudah mengeluarkan bantahan dirinya terlibat dalam aksi-aksi kekerasan itu. Sebab menurutnya pesantrennya hanya mengajarkan kurikulum yang berbasis pada kurikulum pendidikan agama dari Departemen Agama Republik Indonesia.***