Palu –Penyelesaian masalah di Poso tidak bisa dilakukan lagi secara ad hoc, parsial dan sektoral. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu mengeluarkan mandat untuk membentuk sebuah badan khusus mengurusi masalah Poso.Demikian yang disampaikan M Ichsan Loulemba, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Sulawesi Tengah. Menurutnya masalah Poso harus diselesaian secara integral, komprehensif dan berkelanjutan.
“Presiden SBY perlu memberikan mandat bagi pembentukkan badan khusus yang mengoordinasikan berbagai sektor pemerintahan sekaligus penghubung dan supervisi antara Pemerinta Pusat dan Daerah,” pandang Ketua Kaukus Daerah Konflik dan Pasca Konflik DPD RI itu.
Pembentukan badan khusus semacam Badan Rekonstruksi Rehabilitasi (BRR) NAD-Nias, menurutnya, adalah alternatif solusi. "Sudah tiga Pansus Poso di DPR, juga sudah berganti empat presiden. Namun masalah Poso belum juga selesai. Masing-masing pihak tidak boleh lagi berjalan sendiri. Tidak bisa lagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Kepolisian jalan sendiri-sendiri seperti sekarang,"ujarnya.
Nantinya, Imbuh Ichsan lagi, badan serupa ini bisa untuk menangani daerah-daerah bekas konflik lainnya di Indonesia, semisal Maluku dan Maluku Utara.
Ia juga mendesak agar Pemerintah membentuk panel hakim khusus untuk peradilan kasus Poso dari permulaan hingga terakhir. Proses peradilan itu harus dilakukan secara terbuka agar diketahui publik secara luas.***
I
0 comments:
Post a Comment