Polisi Tangkap Empat Pelaku Peledakan Bom di Palu

Palu-Tim Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polda Sulawesi Tengah, Rabu siang, (20/06/2007), berhasil membekuk empat orang tersangka pelaku peledakan bom di Jalan Garuda, Kelurahan Birobuli Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Sulawesi Tengah.

Keempat tersangka pelaku yang ditangkap adalah Farid Podungge (26 tahun) , Zulkifli (17 tahun), Rifaldi Setiadi alias Adi (18 tahun) dan Emil Aswar (17 tahun). Keempat pelaku adalah warga Kabupaten Poso yang tinggal di kota Palu.

Kapolda Sulawesi Tengah, Brigadir Jenderal Polisi Badrodin Haiti kepada sejumlah wartawan di Mapolda Sulawesi Tengah, Kamis sore, (21/06/2007), mengatakan, keempat tersangka ditangkap di tempat terpisah. Farid Podungge ditangkap di Jalan Hayam Wuruk. Sedangkan Zulkifli, Emil dan Rifaldi ditangkap di BTN Lasoani Kelurahan Kawatuna Kecamatan Palu Timur. Mereka ditangkap hanya dalam waktu 12 jam setelah peristiwa meledaknya bom di halaman rumah Winardi, warga Jalan Garuda nomor 27 T.

Selain keempat tersangka, polisi juga berhasil menyita barang bukti berupa satu bungkus plastik black powder dan satu rangkaian bom.

Menurut Kapolda, sebenarnya rencana peledakan yang direncanakan para pelaku ini akan dilakukan di dua tempat.

''Tempat pertama adalah pantai Talise yang banyak dikunjungi warga saat malam hari. Tempat kedua yakni Space Bar, diskotik terbesar di kota Palu,'' kata Brigjen Badrodin Haiti.

Namun, pada sasaran pertama bom yang dipasang tidak jadi meledak. Sedangkan pada sasaran kedua, bom terpaksa diletakkan di halaman rumah warga karena khawatir ketahuan warga yang ada di depan Space Bar. "Karena di depan Space Bar ada semacam counter handphone, sehingga bom kemudian diletakkan di halaman rumah warga, dan meledak," tambah kapolda.

Menyangkut motif peledakan, tambah Kapolda tak lain karena keinginan para pelaku untuk menghilangkan tempat-tempat maksiat di Palu.

Dari penyelidikan Polisi diketahui bahwa mereka telah menyiapakan peledakan bom tersebut sejak Sabtu (9/6/2007), ketika tersangka Farid mendatangi Zulkifli dan Rivaldi di kediaman Emil Aswar di BTN Lasoani, Palu Timur.

Saat itu, Farid mengatakan kepada ketiga tersangka bahwa ada pekerjaan yang harus diselesaikan, yakni meledakan bom di lokalisasi prostitusi illegal di Pantai Talise, Palu Timur dan pub Space Bar, Palu Selatan.

Untuk diketahui, Farid pernah dipenjara terkait kepemilikan senjata api di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A, Petobo, Palu Selatan. Ia dibebaskan tahun lalu. Ia sempat diberi hadiah baju koko oleh Wakil Kepala Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Anton Bachrul Alam dengan harapan bisa kembali menjadi warga masyarakat yang taat hukum.

Bom berdaya ledak rendah ini meledak di depan rumah warga bernama Winardi, seorang pengusaha bengkel sepeda motor, Selasa tengah malam (19/06/2007) lalu. Lokasi ledakan tepat berada di belakang Space Bar. Saat bom meledak, warga saat itu sudah banyak yang tidur. Namun Winardi bersama istrinya Joice, saat itu sedang menonton televisi.

"Saat terdengar ledakan yang cukup keras, saya langsung berlari keluar rumah dan masih sempat melihat adanya asap tebal di depan rumah saya," ujar Winardi di TKP, beberapa menit setelah kejadian.***

Polda Sulteng Buru Kelompok Abu Dujana di Poso

*TNI Siap Mendukung Kepolisian

Palu – Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah masih terus memburu sejumlah tersangka terorisme di Poso, Sulawesi Tengah, yang diduga terkait dengan kelompok Abu Dujana dan Jamaah Islamiyah (JI). Kepolisian memastikan enam hingga delapan orang tersangka terorisme yang telah diidentifikasi tersebut masih berada di wilayah Poso.

Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Brigadir Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan bahwa tersangka terorisme yang mereka buru itu terkait satu sama lain.

“Saat ini ada terjadi perubahan pola gerakan mereka. Kalau dulu dari Jawa Tengah ke Poso, Sulawesi Tengah, sekarang sebaliknya. Jadi sudah ada koordinasi dengan bahwa jika tersangka terorisme tersebut masih berada di wilayah kita maka itu adalah tanggung jawab Polda Sulteng. Jika berada di luar itu sudah menjadi tanggung jawab Mabes Polri,” kata Badrodin kepada wartawan, Selasa (19/6) pagi.

Kapolda Badrodin juga menyebutkan Dokter Agus sebagai salah seorang yang paling dicari Kepolisian saat ini, selain sejumlah nama seperti Rifki dan Mahfud. Sosok misterius tersebut diduga adalah tangan kanan dan murid langsung dari Noordin Mohd Top, buronan nomor satu Mabes Polri.

Terkait dengan kelompok Abu Dujana, Kapolda Badrodin memastikan sebagian masih berada di Poso, namun sebagian sudah menghilang ke sejumlah daerah termasuk Jawa Tengah.

“Kelompok terorisme di Indonesia ini terkait satu sama lain. Jadi ada yang dari Jawa datang ke Poso melakukan taklim-taklim. Mereka ini dipercaya sebagai ustadz. Mereka inilah yang juga memprovokasi kelomok-kelompok radikal di Poso untuk melakukan perlawanan kepada Polisi pada Januari lalu,” ungkap Badrodin.

Sementara itu, Panglima Kodam VII Wirabuana Mayor Jenderal TNI Arief Budi Sampurno mengatakan akan mendukung Kepolisian untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di Poso.

“Sejak awal di Wirabuana ini, saya sudah berkomitmen untuk sepenuhnya mendukung Kepolisian dalam menciptakan suasana keamanan dan ketertiban yang kondusif di Poso. Kami akan mendukung dari sisi informasi dan juga tenaga,” kata Arief, menegaskan.***

Pendeta GKST Laporkan Dugaan Korupsi Bupati Poso ke KPK

*Bupati Bantah Kumpul Dana di Rekening Pribadi

Palu – Pendeta Gereja Kristen Sulawesi Tengah Rinaldy Damanik, M.Si melaporkan duggaan korupsi Bupati Poso Drs Piet Inkiriwang kepada Komisis Pemberantasan Korupsi. Rinaldy melaporkan bahwa Bupati Piet diduga telah mengorupsi dana pasca bencana sebesar Rp 58 miliar. Dana itu bersumber dari Pemerintah RI melalui Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2006.

Pendeta Rinaldy menyatakan bahwa dana sebesar itu diterima oleh Bupati Piet dalam dua tahapan. Tahap pertama diterima sebesar Rp 30 miliar dan tahap kedua sebesar Rp 28 miliar.

“Mestinya dana tersebut menjadi bagian perkuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso, tapi ternyata tidak ada. Itu berarti bahwa proses perencanaan dan implementasi dana packa bencana tersebut tidak melalui proses pembahasan dan tanpa sepengetahuan DPRD,” jelas Damanik kepada catatanposodotcom melalui email terkait laporannya ke KPK tersebut.

Menurut mantan Ketua Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah tersebut, jika memang dana tersebut dipergunakan semestinya, tidak ada bukti yang jelas.

“Sampai saat ini sekitar 300 kepala keluarga pengungsi korban Kerusuhan asih bermukim di kompleks Lapangan Terbang Tentena, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso. Mereka belum memiliki tanah dan rumah yang layak untuk menetap dan masih banyak hal lainnya yang semestinya sudah tertanggulangi dengan dana sebesar itu,” kata Damanik.

Pada laporannya yang diterima KPK tanggal Tanggal 28 Mei 2007, Damanik juga menyampaikan dugaan korupsi melalui duplikasi anggaran. Dicontohkannya, pada rencana penataan kelistrikan di dalam Kota Poso dan daerah Kecamatan Poso Pesisir yang bernilai lebih dari Rp 4 miliar. Padahal APBD Kabupaten Poso tahun 2007 juga menyediakan dukungan anggaran untuk kegiatan yang sama.

Dari hasil penelusuruan Damanik, didapat pula laporan bahwa Bupati Piet kerap meminta pejabat-pejabat terkait untuk mengadakan biaya pengamanan hari raya keagamaan dan bantuan sosial keagamaan yang langsung disetor ke rekening pribadi Bupati Piet.

“Laporan tersebut saya sudah sampaikan juga kepada DPRD Poso untuk ditindaklanjuti sesuai hak dan kewajiban mereka agar kerugian negara tidak menjadi makin besar,” imbuh Damanik lagi.

Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Poso Amir Kiat, SH kepada catatanposodotcom Jumat (15/6) pagi menyatakan bahwa pihaknya sudah mendapat informasi terkait laporan Pendeta Damanik ke KPK.

Menurut Amir, siapa saja warga negara dipersilahkan untuk melaporkan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat daerah, karena itu adalah bentuk pengawasan dari warga negara kepada penyelenggara pemerintahan.

“Namun yang harus diingat adalah bahwa laporan-laporan tersebut harus didukung oleh saksi dan bukti-bukti yang kuat,” kata Amir.

Ia menilai bahwa beberapa laporan terkait Bupati Poso mulai dari ijazah palsu hingga penyalahgunaan keuangan daerah terkesan bernuansa politik bukan murni persoalan hukum.

Soal Rp 58 miliar bantuan pasca bencana dari pemerintah pusat yang diduga dikorupsi oleh Bupati Piet, menurut Amir sudah disalurkan sebagaimana peruntukkannya. Mengapa tidak masuk ke perkuatan APBD, itu lantaran bantuannya langsung dari pusat dan langsung diterima oleh Ketua Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) M Nello selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Amir juga membantah adanya laporan bahwa Bupati Piet meminta kepada beberapa pejabat untuk membiayai perayaan hari-hari keagamaan dan pengamanannya. Apalagi soal adanya rekening pribadi untuk menampung dana-dana itu.

“Saya kira kita sekarang harus fokus pada bagaimana membangun Poso bersama-sama. Kita lihat Poso sudah sedemikian kondusif. Pembangunan berjalan lancar di mana-mana. Tidak usah lagi membingungkan masyarakat dengan laporan-laporan yang tidak disertai bukti yang kuat,” pungkas Amir.***

Polda Sulteng Buru Murid Noordin Mohd Top

Palu - Pasca penangkapan Basri dan kawan-kawan, kelompok yang terlibat berbagai aksi kekerasan di Poso, ternyata masih tersisa lagi delapan orang yang sampai sekarang masih diburu oleh polisi. Menurut Kapolda Sulawesi Tengah, Brigadir Jenderal Polisi, Badrodin Haiti, mereka itu adalah Upi, Iin, Yasin Lakita, Iwan Asapa, Nanto Bojel, Papa Isram, Maryono dan Enal Ta'u. Salah seorangnya juga adalah Dokter Agus, yang diyakini sebagai murid langsung Noordin Mohd Top.

Badrodin mengatakan, pihaknya telah mengetahui tempat persembunyian mereka di Poso. Hanya saja, polisi masih menunggu waktu yang tepat untuk membekuk mereka.

Ditanya soal kaitan antara delapan DPO itu dengan kelompok Abu Dujana, Kapolda Badrodin Haiti menyatakan, itu masih sebatas asumsi saja dan belum sampai pada kesimpulan akhir. Yang pasti, katanya, kelompok delapan DPO itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Jamaah Islamiyah.

Kata Badrodin, ada dua orang dari delapan orang yang paling dicari itu adalah murid Noordin Mohd Top yang pernah dilatih di Blitar, Jawa Timur yakni Dokter Agus. Hanya saja, kata Kapolda Sulteng, pihaknya masih terus menyelidiki keberadaan dr Agus. Polisi pernah mengecek ke tempat tinggal yang bersangkutan, tapi ternyata sudah tidak berada di tempat. Tokoh tersebut sangat penting untuk mengungkap soal jaringan para DPO itu.

Dari penulusuran lapangan diketahui dr Agus berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Ia disebut-sebut sebagai Menteri Kesehatan Jamaah Islamiyah. Dokter ini memiliki nama asli Joko dan diduga memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kelompok Abu Dujana.

Dokter Agus alias Joko ini, masuk ke Poso tahun 2005, sebelum terjadinya peledakan bom di Pasar Tentena. Bahkan, diduga dokter ini termasuk salah seorang yang ikut merencanakan peledakan itu. Hanya saja, setekah peristiwa itu, dokter Agus alias Joko ini pun raib.***

Siaran Press Bersama Kontras, LPS HAM dan DPD SPI

| Siaran Press Bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sulawesi | Lembaga Pengembangan Studi Hukum dan Advokasi HAM (LPS HAM) Sulteng | Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pengacara Indonesia (DPD SPI) Sulteng |

“Desak Polresta Palu Usut Pelaku Penyerangan atas Demonstrasi Mahasiswa”

Palu – aksi unjuk rasa yang digelar oleh Koalisi Mahasiswa Anto Korupsi (KMAK) pada, Kamis (14/6), berakhir dengan penyerangan oleh sekelompok preman.

KMAK melakukan unjuk rasa berkaitan dengan dugaan kasus korupsi oleh Rektor Untad atas dana Pemungutan Sumbangan dana Persiapan Otonomi Perguruan Tinggi (SDPOPT) sebesar 7,2 Miliar. Aksi pertama digelar pada Selasa, (12/6) kemudian pada hari ini, Kamis (14/6).

Massa aksi KMAK sendiri mendapat serangan brutal dari sekelompok Preman ini sejak di Jalan Sultan Hasanudin Palu, kemudian di Taman GOR yang ironisnya berada di dekat Mapolresta Palu. Bahkan salah seorang peserta aksi diduga terluka akibat serangan Senjata Tajam (Sajam) oleh kelompok Preman dan mengalami luka di bagian tangannya.

Dari peristiwa tersebut kami mendesak : Pertama, Polresta Palu untuk segera mengusut kasus ini, termasuk menangkap para pelaku penyerangan dan juga dalang dibelakang aksi penyerangan ini. Kami juga menyayangkan Polresta yang tidak melakukan pengawalan kepada KMAK pada saat menyampaikan pendapatnya lewat Unjuk Rasa Damai ini;

Kedua, mendesak Pengadilan Negeri (PN) Palu untuk segera mengeluarkan status tahanan baru bagi Terdakwa Rektor Untad, Drs. Sabuddin Mustafa, M.Si. Karena sejak 28 Mei 2007 Masa Tahanan Kota yang ditetapkan Oleh Kajaksaan Negeri (Kejari) Palu telah selesai dan telah dilimpahkan berkasnya sejak 31 Mei 2007 ke PN Palu sesuai dengan Berkas Perkara No 217/PID.B/2007/PN Palu;

Ketiga, mengutuk aksi-aksi kekerasan kepada kelompok Masyarakat Sipil dalam kebebasan menyampaikan pendapatnya, masyarakat sipil terprovokasi dan termobilisasi untuk kepentingan perorangan dan sekelompok orang dan saling berhadap-hadapan antara
sesama Masyarakat Sipil;

Keempat, mendesak Polresta Palu untuk selalu melakukan pengawalan kepada kelompok Masyarakat Sipil, terutama pada asi-aksi unjuk rasa yang berpotensi berhadap-hadapannya antara kelompok Pro dan Kontra. Karena pengawalan atas kebebasan menyampaikan pendapat seperti Unjuk Rasa adalah tugas dan tanggungjawab
Kepolisian.(**)

Palu, 14 Juni 2006

KontraS Sulawesi
Edmond L Siahaan, SH

LPS HAM Sulteng
Huisman Brant, SH

DPD SPI Sulteng
Sahrul, SH