Tokoh Agama Poso Protes Fit and Proper Test KPU

TOKOH agama Kristen dan Islam Poso, memprotes penyimpangan yang dilakukan oleh tim seleksi Komite Pemilihan Umum Daerah setempat,dalam proses fit and proper test serta adanya dugaan penyuapan selama proses seleksi anggota kpu setempat. Mereka juga melaporkan tim seleksi ke Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah

Kedua tokoh agama tersebut adalah Pendeta Rinaldy Damanik dan Ustadz Muhammad Adnan Arsyal. Mereka memrotes proses fit and proper test yang dilakukan oleh tim seleksi KPU Poso yang diketuai oleh Haris Rengga. Menurut mereka proses fit and proper test tersebut bertentangan dengan keputusan KPU Pusat yang menjelaskan bahwa fit and proper test KPU Kota dan Kabupaten dilakukan oleh KPUD terpilih periode 2008-2013 bukan oleh KPU Lama.

Selain itu, keduanya menyoal kasus penyuapan yang dilakukan peserta seleksi KPU atas nama Iskandar Lamuka dan Marten Rompas sebesar Rp10 juta kepada salah seorang anggota KPU Sulteng Periode 2003 – 2008.

“Saya mendengarkan rekaman pembicaraan yang menyebutkan bahwa Iskandar Lamuka dan Marten Rompas memberikan uang kepada Nelly Muhriani, anggota KPUD Provinsi yang lama sebesar sepuluh juta rupiah. Itu dilakukan sebelum fit and proper test,” kata Damanik.

Namun, Iskandar sudah membantah adanya suap itu. “Itu fitnah. Tidak ada soal suap-menyuap itu,” tandas Iskandar. Nelly pun demikian. “Saya tidak pernah menerima suap dari siapapun terkait pelaksanaan seleksi anggota KPU Poso,” aku Nelly.

Selain itu, Damanik dan Arsyal menyoal masuknya nama Matius Neloe, Kepala Bappeda Poso yang bertanggung jawab atas penyaluran Rp58 miliar dana recovery untuk pemulihan sosial, ekonomi warga korban konflik Poso yang kini dalam penyidikan polisi karena diduga sarat korupsi.

“Sebagai Kepala Bappeda, apakah dia sudah mendapat izin dari Bupati Poso? Dan sebagai pejabat pembuat komitmen yang mengelola dana recovery, apakah dia sudah mendapat izin dari Menkokesra? Itu yang harus diperhatikan oleh KPU Provinsi. Apalagi saat ini, Polisi masih mengusut dugaan korupsi dana recovery,” tekan Damanik.**