Polda Serius Ungkap Kasus Penyerangan Kantor Aji Palu

PALU (31/12) - Kapolda Sulteng Kombes Pol Dewa Parsana, Kamis (30/12/2010) malam, pukul 20.00 Wita mendatangi Kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palu. Parsana didampingi oleh Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Palu Ajun Komisaris Polisi Darno dan Direktur Reskrim Polda Sulteng serta sejumlah aparat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.

Kedatangan Parsana dan pejabat teras Polda Sulteng ini terkait penyerangan Kantor AJI Palu, Kamis pagi oleh sekelompok pemuda.

“Kami meminta kawan-kawan wartawan bersabar. Polisi akan bekerja serius mengungkapkan dan menangkap pelaku penyerangan Kantor AJI Palu ini,” kata Parsana.

Indra Yosvidar, Koresponden TPI Palu, meminta Kepolisian berkomitmen serius mengungkapkan kasus ini.

"Jadi ini tidak bisa dibiarkan. Kelompok yang melakukan aksi penyerangan itu akan besar kepala kalau mereka tidak ditangkap, diproses hukum,” tandas Indra.

Sedang, Amran Nawier Amier, Mantan Ketua AJI Palu, Koresponden Trans 7 menyatakan bahwa mudah bagi pihak Kepolisian untuk mengungkap kasus ini merunut pada sejumlah pernyataan sejumlah pentolan kelompok pemuda itu.

Pertemuan informal ini dihadiri pula oleh sejumlah Pengurus AJI Palu dan anggota AJI Palu lainnya.***

Kapolres: Pelakunya Ditangkap Hari ini Juga!

PALU (31/12) - Ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Koalisi Antikekerasan Palu Jumat (31/12) hari ini mendatangi Kantor Kepolisan Resor Palu dan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Terkait penyerangan Kantor Aliansi Jurnalis Independen Palu Kamis (30/12) kemarin. Koalisi meminta Polisi segera menangkap pelaku penyerangan itu.

Koordinator lapangan aksi, Rizki Maruto mengatakan tindakan anarkis yang dilakukan sekelompok pemuda yang berseragam Front Pemuda Kaili itu sangat disesalkan. Untuk itu koalisi antikekerasan mendesak polisi menangkap pelaku penyerangan yang mengakibatkan Muhammad Sharfin, Koresponden TV One terluka dan beberapa wartawan lainnya dipukuli.
Koalisi ini beranggotakan Dewan Hadat Pitunggota Banawa, Aliansi Jurnalis Independen Kota Palu, Ikatan Jurnalis Televisi Sulteng, Barisan Muda Tara, Lembaga Pengembangan Studi Hak Azasi Manusia dan Kontras Sulawesi

“Koalisi Antikekerasan mendesak Kepolisian untuk menangkap pelaku dua kali dua puluh empat jam dari hari ini. Ini untuk memberi pelajaran hukum bahwa siapapun pelaku tindak kekerasan harus berhadapan hukum,” ujar Maruto, yang juga wartawan Kantor Berita Nasional Antara

Menyahuti tuntutan Koalisi itu, Kapolres Palu AKBP Deden Garnada menegaskan bahwa Polisi akan segera menangkap pelakunya.

“Tidak butuh satu atau dua kali dua puluh empat jam, tapi hari ini juga pelakunya akan kita tangkap,” tandas Deden.

Kasus ini, bermula dari sebuah pemberitaan berjudul “FPK Serang graha KNPI Sulteng” yang dilansir media online, beritapalu.com yang dikelola oleh AJI kota Palu, pada edisi 28 Desember lalu. Keberatan atas pemberitaan tersebut sekelompok pemuda kemudian mendatangi kantor AJI Palu sekaligus kantor redaksi beritapalu.com. Saat itu, Ketua AJI Palu Muhammad Ridwan Lapasere menawarkan dialog namun tawaran itu hanya dibalas dengan penyerangan dan pemukulan.***

Tokoh Agama Poso Protes Fit and Proper Test KPU

TOKOH agama Kristen dan Islam Poso, memprotes penyimpangan yang dilakukan oleh tim seleksi Komite Pemilihan Umum Daerah setempat,dalam proses fit and proper test serta adanya dugaan penyuapan selama proses seleksi anggota kpu setempat. Mereka juga melaporkan tim seleksi ke Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah

Kedua tokoh agama tersebut adalah Pendeta Rinaldy Damanik dan Ustadz Muhammad Adnan Arsyal. Mereka memrotes proses fit and proper test yang dilakukan oleh tim seleksi KPU Poso yang diketuai oleh Haris Rengga. Menurut mereka proses fit and proper test tersebut bertentangan dengan keputusan KPU Pusat yang menjelaskan bahwa fit and proper test KPU Kota dan Kabupaten dilakukan oleh KPUD terpilih periode 2008-2013 bukan oleh KPU Lama.

Selain itu, keduanya menyoal kasus penyuapan yang dilakukan peserta seleksi KPU atas nama Iskandar Lamuka dan Marten Rompas sebesar Rp10 juta kepada salah seorang anggota KPU Sulteng Periode 2003 – 2008.

“Saya mendengarkan rekaman pembicaraan yang menyebutkan bahwa Iskandar Lamuka dan Marten Rompas memberikan uang kepada Nelly Muhriani, anggota KPUD Provinsi yang lama sebesar sepuluh juta rupiah. Itu dilakukan sebelum fit and proper test,” kata Damanik.

Namun, Iskandar sudah membantah adanya suap itu. “Itu fitnah. Tidak ada soal suap-menyuap itu,” tandas Iskandar. Nelly pun demikian. “Saya tidak pernah menerima suap dari siapapun terkait pelaksanaan seleksi anggota KPU Poso,” aku Nelly.

Selain itu, Damanik dan Arsyal menyoal masuknya nama Matius Neloe, Kepala Bappeda Poso yang bertanggung jawab atas penyaluran Rp58 miliar dana recovery untuk pemulihan sosial, ekonomi warga korban konflik Poso yang kini dalam penyidikan polisi karena diduga sarat korupsi.

“Sebagai Kepala Bappeda, apakah dia sudah mendapat izin dari Bupati Poso? Dan sebagai pejabat pembuat komitmen yang mengelola dana recovery, apakah dia sudah mendapat izin dari Menkokesra? Itu yang harus diperhatikan oleh KPU Provinsi. Apalagi saat ini, Polisi masih mengusut dugaan korupsi dana recovery,” tekan Damanik.**

Tanda Tangan Pendeta GKST Dipalsukan untuk Dukungan Pilkada Morowali

Palu – Pendeta Rinaldy Damanik, mantan Ketua Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah berang. Pasalnya, tanda tangannya dipalsukan untuk surat dukungan Anwar Ibrahim dan S Marunduh, pasangan Calob Bupati dan Wakil Bupati Morowali, Sulawesi Tengah. Di surat dukungan tersebut disebutkan bahwa Damanik menyatakan mendukung pendidikan gratis bagi semua warga Morowali dari SD-SMU. Itu merupakan salah satu program yang dikampanyekan pasangan Cabup dan Wabup ini.

“Wah, yang gratis-gratis itu berat. Secara moral saya mendukung jika pemerintah berupaya seperti itu tapi tidak dengan membuat surat dukungan semacam itu. Bahkan mereka dengan berani memalsukan tanda tangan saya,” kata Damanik kepada CatatanPoso di kantor Kontras Sulawesi, Jalan Raden Saleh, Palu Timur, Selasa (27/11).

Damanik, yang kesohor namanya memang dikenal sebagai Pendeta yang populer di kalangan masyarakat Morowali dan Poso, karenanya kemudian ada pihak yang memanfaatkannya.

“Padahal ketika itu saya tengah berada di Australia. Saya baru mengetahui setelah salah seorang kenalan saya, Yakob namanya memberi tahu saya adanya surat dukungan itu,” aku Damanik.

Karenanya untuk mengklarifikasi adanya surat dukungan itu, Damanik kemudian membawa kasus ini ke Polisi. Ia melaporkan bahwa dirinya merasa dirugikan atas keluarnya surat dukungan palsu tersebut. Pada 23 November lalu, ia mendaftarkan laporannya kepada penyidik Kepolisian Sektor Beteleme, Morowali.

Anwar dan Marunduh sendiri sudah ditetapkan KPUD setempat sebagai pemenang pemilihan kepala daerah yang berlangsung 5 November lalu. Pasangan ini diusung Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Mereka meraih suara terbanyak dengan perolehan 26.271 suara atau 25,76 persen dari total pemilih di wilayah kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Poso tersebut.***