Wagub Sulteng Palsu Ditangkap Polisi

Wagub Sulteng Palsu Ditangkap Polisi

Palu - Seorang warga di Kota Palu Sulawesi Tengah (Sulteng), ditangkap polisi karena mengaku sebagai Wakil Gubernur Sulteng dan menipu seorang kepala dinas dilingkungan Pemprov Sulteng jutaan rupiah.

Kapolsek Palu Barat, AKP Darmiyanto mengatakan Irdan,27; yang sehari-harinya tercatat sebagai mahasiswa Universitas negeri di Palu menelpon Kepala Dinas Kesehatan Sulteng, Ansayari Arsyad dan mengaku sebagai Wagub Sulteng, Achmad Yahya meminta uang Rp3 juta untuk keperluan biaya pembayaran kamar presiden suite menginap di Hotel Swiss-Bellhotel beserta uang saku.

“Kadis Kesehatan yang curiga langsung melaporkan aksi penipuan itu kepada petugas dan langsung dilakukan penangkapan di hotel tempatnya menginap pada Senin malam (17/05) tanpa perlawanan,” ujar Darmiyanto Selasa (18/05).

Irdan yang ditemui di Polsek Palu Barat mengaku motivasinya melakukan penipuan dan mengaku sebagai Wagub karena belum membayar uang kualiah.  “Uang itu rencananya saya pergunakan untuk membayar uang kuliah,” kata Irdan.***

Tiga Sekolah Disegel Warga, Ratusan Murid Telantar

Palu -Tiga sekolah yang terletak di Jalan Bulumasomba, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin (10/5) disegel warga. Akibatnya proses belajar mengajar ratusan murid lumpuh.

Ketiga sekolah yang disegel yakni Sekolah Dasar (SD) Inpres 1 dan SD Negeri 2 Lasoani, dan Taman Kanak-Kanak (TK) Mantikilore.

Penyegelan ketiga sekolah itu merupakan yang ketiga kali dilakukan oleh pemilik tanah. "Saya segel tiga sekolah itu karena tidak ada ganti rumah," kata Masu Baka, 72, warga yang mengaku sebagai pemilik lahan yang digunakan untuk ketiga sekolah .

Masu mengatakan, hingga kini Pemerintah Kota Palu belum menyelesaikan kepemilikan tanah. Penyegelan dilakukan dengan cara dengan memasang papan menggunakan paku pada pintu-pintu ruang kelas dan ruang guru, sehingga pintu tidak bisa dibuka.

Selain menyegel bangunan, pemilik tanah juga menanami halaman sekolah tersebut dengan tanaman pisang. Akibatnya, para orang tua murid yang mengantar anak mereka ke sekolah tersebut memilih pulang sesuai instruksi pihak sekolah.

Jika aksi penyegelan terus berlangsung, dikhawatirkan ratusan murid tidak bisa mengikuti ujian semester akhir tahun untuk kenaikan kelas. "Kami berharap pihak sekolah dapat segera menyelesaiakan masalah itu agar anak-anak kami tidak telantar," ujar salah satu orang tua murid. (Hafid)

Unjuk Rasa Tuntut Bupati Buol Mundur Berakhir Bentrok

Palu - Unjuk rasa lebih dari 1.000 orang yang menuntut Bupati Buol Amram Batalipu mundur dari jabatannya berakhir bentrok, Senin (10/5). Empat pengunjuk rasa ditangkap polisi, sejumlah warga dan petugas luka terkena lemparan batu.

Unjuk rasa gabungan warga, mahasiswa, dan pegawai negeri sipil (PNS) yang tergabung dalam Forum Masyarakat Buol Bersatu itu berlangsung di depan kantor Bupati Buol, Sulawesi Tengah. Awalnya, massa memulai aksi sekitar pukul 09.00 Wita, lalu mereka bergerak menunju kantor bupati dan tiba di lokasi pukul 11.00.

Setibanya di depan kantor bupati, pengunjuk rasa yang dikawal aparat gabungan yang terdiri dari dua satuan setingkat kompi (SSK) Brimob Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) dan anggota TNI itu menggelar orasi.

Dalam orasi pengunjuk rasa meminta Bupati Buol Amram Batalipu untuk keluar menemui mereka dan menyatakan mundur dari jabatannya karena telah melakukan sejumlah KKN yang merugikan masyarakat Buol. Massa juga menuntut agar kantor bupati disterilkan dari preman bayaran yang diduga banyak terdapat di kompeks kantor bupati.

Setelah bernegosiasi, Bupati Amram menemui pengunjuk rasa yang mendesaknya mundur. Beberapa saat kemudian terjadi perang mulut antara bupati dengan pengunjuk rasa. Namun, karena kesal atas hujatan para pengunjuk rasa, Amran lalu meninggalkan massa, sehingga teriakan pengunjuk rasa makin keras dan tajam menghujatnya.

Pengunjuk rasa yang kesal juga kemudian membakar ban bekas, sehingga Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Buol Komisaris Alhadi sempat bersitegang dengan para pengunjuk rasa.

Suasana semakin memanas ketika terjadi aksi saling dorong antara massa dan petugas yang memagar betis lokasi guna mencegah pengunjuk rasa masuk ke dalam kantor bupati. Pada saat itulah terjadi pelemparan batu, sehingga bentrokan antara massa dan petugas tidak bisa dihindari.

Mobil water canon yang disiagakan sejak pagi berusaha menyemprotkan air ke arah massa agar mereka mundur. Namun pengunjuk rasa tidak mau mundur dan malah semakin berusaha menerobos barikade petugas. Akibatnya saling lempar batu terus berlangsung hampir satu jam. Massa juga menghujani kantor bupati dengan lemparan batu.

Untuk membubarkan massa, polisi akhirnya melepaskan beberapa kali tembakan ke udara dan tembakan gas air mata. Dalam peristiwa itu empat orang pengunjuk rasa ditangkap aparat Polres Buol, selain itu sejumlah pengunjuk rasa dan seorang polisi terluka akibat terkena lemparan batu. (HF/OL-01)

Unjuk Rasa Tuntut Bupati Buol Mundur Berakhir Bentrok

Palu - Unjuk rasa lebih dari 1.000 orang yang menuntut Bupati Buol Amram Batalipu mundur dari jabatannya berakhir bentrok, Senin (10/5). Empat pengunjuk rasa ditangkap polisi, sejumlah warga dan petugas luka terkena lemparan batu.

Unjuk rasa gabungan warga, mahasiswa, dan pegawai negeri sipil (PNS) yang tergabung dalam Forum Masyarakat Buol Bersatu itu berlangsung di depan kantor Bupati Buol, Sulawesi Tengah. Awalnya, massa memulai aksi sekitar pukul 09.00 Wita, lalu mereka bergerak menunju kantor bupati dan tiba di lokasi pukul 11.00.

Setibanya di depan kantor bupati, pengunjuk rasa yang dikawal aparat gabungan yang terdiri dari dua satuan setingkat kompi (SSK) Brimob Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) dan anggota TNI itu menggelar orasi.

Dalam orasi pengunjuk rasa meminta Bupati Buol Amram Batalipu untuk keluar menemui mereka dan menyatakan mundur dari jabatannya karena telah melakukan sejumlah KKN yang merugikan masyarakat Buol. Massa juga menuntut agar kantor bupati disterilkan dari preman bayaran yang diduga banyak terdapat di kompeks kantor bupati.

Setelah bernegosiasi, Bupati Amram menemui pengunjuk rasa yang mendesaknya mundur. Beberapa saat kemudian terjadi perang mulut antara bupati dengan pengunjuk rasa. Namun, karena kesal atas hujatan para pengunjuk rasa, Amran lalu meninggalkan massa, sehingga teriakan pengunjuk rasa makin keras dan tajam menghujatnya.

Pengunjuk rasa yang kesal juga kemudian membakar ban bekas, sehingga Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Buol Komisaris Alhadi sempat bersitegang dengan para pengunjuk rasa.

Suasana semakin memanas ketika terjadi aksi saling dorong antara massa dan petugas yang memagar betis lokasi guna mencegah pengunjuk rasa masuk ke dalam kantor bupati. Pada saat itulah terjadi pelemparan batu, sehingga bentrokan antara massa dan petugas tidak bisa dihindari.

Mobil water canon yang disiagakan sejak pagi berusaha menyemprotkan air ke arah massa agar mereka mundur. Namun pengunjuk rasa tidak mau mundur dan malah semakin berusaha menerobos barikade petugas. Akibatnya saling lempar batu terus berlangsung hampir satu jam. Massa juga menghujani kantor bupati dengan lemparan batu.

Untuk membubarkan massa, polisi akhirnya melepaskan beberapa kali tembakan ke udara dan tembakan gas air mata. Dalam peristiwa itu empat orang pengunjuk rasa ditangkap aparat Polres Buol, selain itu sejumlah pengunjuk rasa dan seorang polisi terluka akibat terkena lemparan batu. (Hafid)

Polda Sulteng Diminta Tarik Brimob dari Buol

Palu - Yayasan Dopalak Indonesia (YDI) meminta Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen H Andi Hasanuddin menarik aparat Brimob dari Kabupaten Buol.

"Kami meminta satu SSK (satuan setingkat kompi) Brimob yang ditempatkan di Buol dalam rangka pengamanan unjuk rasa ditarik. Kehadiran Brimob bukan solusi masalah di Buol," kata Direktur YDI Idham Dahlan di Palu, Selasa (11/5).

Sekitar 1.000 orang dari berbagai elemen masyarakat, Senin (10/5) berunjuk rasa menuntut Bupati Buol Amran Batalipu mundur dari jabatannya.  Unjuk rasa itu berakhir bentrok yang mengakibatkan delapan demonstran diamankan di Polres setempat. Sebagian dari pengunjuk rasa adalah anggota YDI.

Aksi demo ini juga mengakibatkan satu mobil dinas milik Pemkab Buol rusak dan lima pengunjuk rasa luka di bagian wajah dan kepala. "Menurunkan satu SSK Brimob ke Buol itu terlalu berlebihan. Eskalasi unjuk rasa di Buol tidak harus ditangani aparat secara berlebihan," kata Idham.

Ia mengatakan mobilisasi pengamanan yang berlebihan tersebut memancing reaksi yang berlebihan juga dari demonstran. Menurut Idham, YDI akan mengajukan kasus penangkapan delapan pengunjuk rasa di Buol ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Ia mengatakan, Komnas HAM akan diminta menelusuri penyebab bentrok tersebut. Jika ada indikasi pelanggaran HAM, maka kasusnya harus dibuka ke publik dan diproses secara hukum. "Kami minta itu diusut. Kami yakin ada orang di belakang bentrok massa tersebut," kata Idham.

Nama-nama yang diamankan di Polres Buol dan hingga Senin malam masih menjalani pemeriksaan adalah Rusli Oli'i (koordinator aksi), Jufri (Wakil Koordinator), Roby Salam, Rahman Datu Musu, Asriadi Batalipu, Endang Hanyala, Ahmad Alidrus, dan Arifin. Enam nama terakhir adalah negosiator aksi.

Idham menilai, aparat belum berlaku adil dalam penanganan unjuk rasa di Buol, sebab pemicu bentrok hingga kini belum ditangkap. "Aparat mestinya mengusut siapa pemicu bentrok ini. Dia juga harus ditangkap, jangan hanya demonstran," katanya. (Antara)

213.328 Warga Kota Palu Pilih Wali Kota

Palu -Sebanyak 213.328 warga Kota Palu, Ibu Kota Sulawesi Tengah (Sulteng), diharapkan menggunakan hak politiknya dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada) setempat yang dijadwalkan pada 4 Agustus 2010.

Pjs Ketua KPU Kota Palu Mukhlis Hakim Lubis mengemukakan di Palu, Jumat (19/2), jumlah pemilih itu masih data sementara yang diterima dari Pemkot Palu dan akan diverifikasi sebelum menetapkan jumlah pemilih tetap, dilanjutkan dengan penentuan tempat pemungutan suara (TPS). Sesuai data yang diserahkan Sekda Kota Palu, jumlah penduduk Kota Palu dewasa ini mencapai 306.257 jiwa yang tersebar di empat kecamatan. Penduduk potensial pemilih adalah 213.328 orang.

Data penduduk ini, kata Mukhlis, selain menjadi acuan untuk menetapkan daftar pemilih tetap (DPT), juga akan menjadi tolak ukur penentuan sah tidaknya seorang calon independen mendaftar sebagai bakal calon wali kota. KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah menjadwalkan Pilkada Kota Palu pada 4 Agustus 2010, yang semula akan dilaksanakan 2 Juni 2010.

Mundurnya pelaksanaan Pilkada Kota Palu itu, kata Patricia, anggota KPU Sulteng, disebabkan belum adanya alokasi anggaran yang diminta sebesar Rp12 miliar dan adanya permasalahan hukum di internal KPU Kota Palu. Plt Ketua KPU Kota Palu Mukhlis Lubis mengaku, masih menunggu keputusan pemkot setempat apakah ajuan anggaran pilkada itu bisa disetujui seluruhnya atau tidak.

Kota Palu menggelar Pilkada 2010 sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Rusdy Mastura/Tony Tombolotutu sebagai wali kota dan wakil wali kota periode 2005-2010. Rusdy dan Tony hampir dipastikan akan bersaing pada pilkada ini karena dua-duanya telah menyatakan maju sebagai calon wali kota periode 2010-2015. Selain kedua incumbent itu, beberapa nama bakal calon yang sudah mencuat dan memasang umbul-umbul sosialisasi diri saat ini adalah Drs Hidayat, M.Si (mantan pejabat Bupati Sigi), Helmy D. Yambas, SE (mantan anggota DPRD Sulteng) dan H. Kamil Barun, SE.M.Si (Pemimpun Umum/Pemred harian Radar Sulteng/Jawa Pos Group). (Antara)

Gempa Guncang Banggai

Banggai - Rusaknya bangunan sekolah akibat gempa menyebabkan aktifitas pendidikan terhenti. Pihak sekolah meliburkan kegiatan belajar mengajar untuk sementara waktu menunggu bantuan dari Pemerintah Kabupaten Banggai.

Kondisi gedung Sekolah Dasar Inpres 3 Koili di Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah termasuk diantara 8 bangunan yang rusak parah dalam gempa banggai yang menguncang wilayah itu pada Sabtu (8/5/2010) lalu.

Dindingnya rubuh dan retak-retak. Aset sekolah seperti kursi dan meja juga rusak karena tertimpa reruntuhan. Kondisi ini juga membuat sekolah yang memiliki 115 siswa serta 9 guru ini tidak bisa lagi menggunakan bangunan sekolah untuk proses belajar sehingga siswa harus diliburkan.

Pihak sekolah berharap bisa mendapatkan tenda agar proses belajar mengajar bisa tetap berlanjut.***